Poligami dan Ilusi Kesalehan: Ketika Agama Jadi Tameng Kekuasaan

Isu poligami lagi ramai dibicarakan. Kali ini, narasi religius sering diangkat sebagai landasan untuk membenarkan pilihan pribadi. Di ruang publik, legitimasi agama dipakai untuk membungkam kritik. Seolah-olah, persoalan ini cuma urusan iman belaka. Padahal, di baliknya ada masalah serius: soal keadilan, relasi kuasa, dan dampaknya terhadap pihak yang paling rentan.

Pernyataan-pernyataan yang merevisi pandangan lama soal poligami, dengan dalih menghormati syariat, kerap terkesan seperti klarifikasi moral. Tapi coba kita baca lebih jernih. Ada kecenderungan untuk menyederhanakan sesuatu yang sebetulnya rumit banget. Ini bukan cuma perkara "boleh" atau "tidak boleh" menurut hukum agama. Lebih dari itu, poligami menyangkut keadilan dalam relasi, persetujuan yang benar-benar tulus, dampak psikologis yang dalam, serta posisi tawar perempuan dalam struktur sosial yang masih timpang.

Tafsir Keagamaan dan Ruang Kritik

Masalahnya muncul ketika legitimasi agama dijadikan tameng. Kritik terhadap praktik poligami lantas dianggap sebagai penghinaan terhadap ajaran suci atau tokoh agama. Pola pikir seperti ini jelas menutup ruang diskusi yang rasional. Publik seolah dipaksa menerima satu tafsir moral sebagai kebenaran mutlak. Padahal, dalam tradisi intelektual Islam, agama justru membuka ruang untuk ijtihad, diskusi, dan pembacaan yang kontekstual terhadap realitas sosial.

Poligami dalam Perspektif Teks dan Fikih

Mari kita tengok kembali teks dasarnya. Al-Quran sebenarnya tidak pernah mempromosikan poligami sebagai jalan yang mudah. Dalam QS. An-Nisa' ayat 3, poligami dibolehkan dengan syarat utama: keadilan. Namun begitu, ayat 129 dengan jujur mengingatkan bahwa manusia takkan mampu berlaku adil sepenuhnya, meski sangat menginginkannya. Sayangnya, pesan penting ini sering terpotong dalam obrolan publik. Yang diingat cuma kata "boleh"-nya, sementara peringatan moralnya hilang entah ke mana.

Citra Kesalehan dan Ketimpangan Relasi