Serapan Rumah Subsidi Tembus 205.000 Unit, Kementerian PKP Beberkan Kebijakan Prabowo

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengumumkan capaian positif dalam penyerapan rumah subsidi. Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai sekitar 205.000 unit dari total kuota pemerintah sebanyak 350.000 unit pada tahun ini.

Pernyataan ini disampaikan Maruarar usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10). Ia juga menyebut bahwa penyerapan anggaran di kementeriannya telah mencapai 70 persen.

Fokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Kebijakan perumahan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada bantuan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sejumlah insentif telah diluncurkan untuk meringankan beban masyarakat.

“Arahan Presiden untuk menjalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membantu MBR. Itu supaya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang tadinya bayar jadi gratis,” jelas Maruarar.

Pemerintah Gratiskan Biaya Perizinan dan Jaga Suku Bunga

Selain pembebasan BPHTB, pemerintah juga menghapuskan biaya perizinan pembangunan bagi masyarakat. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, kini juga diberikan secara cuma-cuma.

“Itu juga sudah gratis, berjalan, dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Jadi para bupati, wali kota juga menjalankan itu,” kata Maruarar.

Yang tak kalah penting, pemerintah memastikan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi tetap stabil dan tidak membebani. Suku bunga untuk program ini dijaga tetap pada tingkat 5 persen.

Program Renovasi Rumah Tidak Layak Huni Diperbesar

Lebih lanjut, Maruarar menuturkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada rumah baru, tetapi juga menyiapkan bantuan bagi pemilik rumah tidak layak huni. Pada tahun ini, bantuan renovasi diberikan untuk 45.000 rumah.

“Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, jadi dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat pro rakyat sekali,” pungkasnya.

Lonjakan signifikan pada program bantuan renovasi ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.