Mulai April 2026, pemerintah memutuskan untuk menghapus lebih dari sebelas ribu nama dari daftar penerima bantuan sosial. Angkanya tepat: 11.014 orang. Keputusan ini muncul setelah Badan Pusat Statistik merampungkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN versi kedua tahun ini, yang jadi acuan penyaluran bansos untuk triwulan kedua.
Jadi, apa masalahnya? Ternyata, dalam proses pemutakhiran data itu, BPS menemukan apa yang disebut inclusion error kesalahan sasaran. Sekitar 11.014 keluarga ini sebenarnya tidak seharusnya lagi menerima bantuan. Jumlah itu mungkin cuma 0,06% dari total 18,15 juta keluarga penerima di triwulan pertama. Tapi, bagi negara, angka sekecil apa pun harus diperhitungkan agar dana benar-benar sampai ke yang paling membutuhkan.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan hal ini dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin lalu.
Amalia kemudian masuk ke detail teknis yang cukup menarik. Di triwulan pertama, ada sekitar 77 ribu keluarga yang ‘mengambang’ posisi desil ekonominya belum bisa ditentukan karena keterbatasan data. Nah, pada pemutakhiran untuk triwulan kedua ini, sekitar 27.176 keluarga dari kelompok itu akhirnya bisa dipetakan.
Artikel Terkait
Wall Street Dibuka Merah, Dihantui Ketegangan Iran dan Inflasi yang Membandel
RGAS Rencanakan Diversifikasi ke Bisnis Material Konstruksi pada 2026
Prabowo Ucapkan Terima Kasih kepada Putin atas Dukungan Masuknya Indonesia ke BRICS
YULE Bagikan Dividen Rp15,8 Miliar, Cair 13 Mei 2026