Ekonom: Konflik Timur Tengah Perkuat Urgensi Insentif Kendaraan Listrik

JAKARTA – Konflik di Timur Tengah lagi-lagi mengguncang pasar energi global. Ketidakpastian pasokan minyak ini, menurut sejumlah pengamat, harus jadi alarm keras bagi Indonesia. Soalnya, kita masih sangat bergantung pada bahan bakar minyak impor. Nah, di tengah situasi seperti ini, ada satu opsi yang dinilai makin mendesak: memperkuat insentif untuk kendaraan listrik.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, angkat bicara soal ini pada Minggu (29/3/2026).

"Dalam kondisi seperti ini, mengurangi ketergantungan pada BBM menjadi semakin mendesak," ujarnya.

Menurut Joshua, langkah konkret yang bisa diambil ya dengan memperkuat insentif pembelian kendaraan listrik. Gangguan geopolitik, terutama yang mengancam jalur Selat Hormuz, bikin semua negara waspada. Jangan main-main, selat itu dilewati sekitar 20 juta barel minyak per hari pada 2024, atau setara dengan seperlima konsumsi minyak dunia!

Dampaknya sudah terasa. Di Maret 2026 ini, pasokan minyak global disebut turun drastis, sekitar 8 juta barel per hari. Harga minyak jenis Brent pun masih bertengger di level 108 dolar AS per barel per 27 Maret lalu. Situasi yang bikin ciut, tentunya.

Joshua lantas mencontohkan kebijakan pemerintah tahun 2025 yang cukup jitu. Waktu itu, pemerintah memberikan keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggungnya untuk mobil listrik roda empat dengan kandungan lokal minimal 40%. Kebijakan itu berlaku hingga Desember 2025.

"Kebijakan tersebut dinilai efektif dalam mendorong pembentukan pasar kendaraan listrik sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem industri," kata Joshua.

Memang, peran insentif itu besar banget. Terutama di fase awal transisi, di mana harga kendaraan listrik masih jadi halangan utama buat kebanyakan konsumen. Insentif bisa jadi pendorong yang ampuh untuk beralih dari kendaraan berbasis BBM.

Buktinya? Lihat saja data tahun 2025. Pasar otomotif nasional secara keseluruhan sebenarnya terkontraksi, turun sekitar 10%. Tapi, penjualan kendaraan listrik justru naik. Itu sinyal jelas bahwa insentif bekerja.

Angkanya cukup menggembirakan. Sepanjang Januari hingga November 2025, distribusi mobil listrik dari pabrik ke dealer (wholesales) mencapai 82.525 unit. Total penjualan kendaraan nasional saat itu 710.084 unit. Artinya, pangsa pasar mobil listrik sudah menyentuh level 11,62%.

Tapi Joshua juga mengingatkan. Momentum ini harus dijaga.

"Tanpa stimulus baru, pasar kendaraan listrik memang berisiko melambat," pungkasnya.

Solusinya bukan kembali ke subsidi yang luas dan boros. Justru, insentif perlu lebih presisi. Misalnya, difokuskan untuk model dengan kandungan lokal tinggi, untuk pembeli pertama, atau untuk armada yang punya intensitas penggunaan tinggi seperti kendaraan operasional perusahaan atau transportasi umum. Dengan cara itu, transisi energi bisa lebih terarah dan berkelanjutan.