Ketua GPK Bantah Isu Pemecatan Massal di PPP, Sebut Hanya Penataan Biasa

Isu Pemecatan Massal di PPP Ditolak Mentah-mentah

Isu tentang ratusan pengurus DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipecat massal belakangan ini mencuat ke permukaan. Kabar ini langsung memantik reaksi.

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), Imam Fauzan A. Uskara, dengan tegas membantahnya. Menurutnya, narasi yang beredar itu sangat menyesatkan dan cenderung provokatif.

“Apa yang disampaikan saudara Toni adalah narasi provokatif di tengah dinamika internal. Pernyataan tersebut sama sekali tidak mewakili sikap GPK yang selama ini konsisten mendukung kepengurusan partai yang sah sesuai keputusan pemerintah,”

Demikian penegasan Fauzan dalam sebuah keterangan tertulis yang diterbitkan Minggu (19/4/2026) lalu.

Fauzan merasa, isu semacam ini bisa mengganggu stabilitas internal partai. Padahal, PPP sendiri sedang fokus menjalani proses konsolidasi organisasi. Proses itu masih terus berjalan, mulai dari Musyawarah Wilayah hingga Musyawarah Cabang.

“Saat ini, proses konsolidasi internal terus berlanjut dari Musyawarah Wilayah (Muswil) hingga yang sedang berlangsung Musyawarah Cabang (Muscab). Semua kader di tingkat struktur organisasi yang sah hingga tingkat ke bawah solid,”

katanya menambahkan.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Fauzan menjelaskan, tidak ada sama sekali kebijakan pemecatan massal. Langkah yang diambil DPP PPP lebih pada penataan organisasi biasa, sesuai aturan dan mekanisme partai yang berlaku.

Penunjukan pelaksana tugas (Plt) di beberapa daerah, misalnya, diterapkan karena kepengurusan sebelumnya dinilai tak memenuhi kewajiban. Contoh konkretnya, tidak melaksanakan Muswil di tingkat provinsi sesuai ketentuan yang ada.

Di sisi lain, untuk tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC), perubahan kepengurusan lebih disebabkan berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan (SK). Bukan karena ada pemecatan.

“Banyak kepengurusan yang masa berlaku SK-nya telah habis, sehingga diperpanjang dengan komposisi yang sama. Jadi bukan diberhentikan, melainkan diperpanjang masa tugasnya agar roda organisasi tetap berjalan,”

tutur Fauzan.

Ia memberi contoh di Jawa Timur. Dari total 38 DPC, ada 26 DPC yang masa SK-nya sudah habis. Nah, kepengurusan di sana kemudian diperpanjang dengan susunan personel yang sama persis. Tidak ada yang diganti.

Melalui pernyataannya, Fauzan mengimbau seluruh kader PPP untuk tetap tenang dan menjaga kondusivitas. Jangan sampai situasi diperkeruh dengan pernyataan-pernyataan yang bisa memecah belah.

“Saya berharap semua pihak bisa menahan diri. Jangan lagi ada narasi yang memicu perpecahan. Saat ini yang jauh lebih penting adalah fokus pada persiapan verifikasi Pemilu 2029 dan memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat akar rumput,”

pungkasnya menegaskan.