ESDM Tegaskan Stok BBM dan LPG Aman Meski Filipina Darurat Energi

Jakarta, Rabu (25/3/2026) – Sementara Filipina bergulat dengan status darurat energi nasional, kondisi di Indonesia justru tampak jauh berbeda. Kementerian ESDM memastikan, stok BBM dan LPG kita masih aman dan benar-benar terkendali. Tidak ada tanda-tanda kelangkaan yang perlu dikhawatirkan.

“Untuk kondisi Indonesia, pasokan energi nasional saat ini dalam kondisi aman dan terkendali, baik untuk BBM maupun LPG,” tegas Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia.

Pernyataan itu dia sampaikan ketika dikonfirmasi hari ini. Menurut Anggia, pemerintah memang tak tinggal diam. Mereka terus memantau dengan cermat situasi global yang bergejolak, terutama imbas perang di Timur Tengah antara AS-Israel dan Iran. Dinamika di kawasan itu jelas berdampak pada pasar energi dunia.

Nah, sebagai langkah antisipasi, Kementerian ESDM bersama para pemangku kepentingan sudah menyiapkan sejumlah strategi. Tujuannya satu: menjaga keandalan pasokan energi di dalam negeri.

“Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran melakukan pengelolaan energi secara optimal dan adaptif terhadap dinamika global,” tambahnya.

Langkah-langkah konkretnya macam-macam. Mulai dari penguatan sistem pemantauan pasokan dan distribusi secara nasional, sampai upaya diversifikasi sumber pasokan. Tapi Anggia juga mengingatkan, peran masyarakat penting. “Yang juga perlu diperhatikan adalah pengelolaan konsumsi energi yang lebih bijak dan efisien,” ucapnya.

Intinya, semua langkah ini sifatnya lebih pada pencegahan. Masyarakat diharap tenang dan tidak panik.

“Aktivitas ekonomi dan kebutuhan energi masyarakat tetap menjadi prioritas utama untuk dijaga,” pungkas Anggia.

Lalu, bagaimana dengan Filipina? Situasi di sana memang cukup pelik. Pemerintahnya baru saja menetapkan status darurat energi nasional. Konflik Timur Tengah yang memicu gejolak harga dan pasokan global jadi pemicu utamanya.

Presiden Ferdinand Marcos Jr. bahkan sudah menandatangani perintah eksekutif khusus. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas energi, menyusul ancaman serius terhadap ketersediaan pasokan di dalam negeri.

“Bahaya terhadap ketersediaan dan stabilitas pasokan energi menjadi dasar langkah ini,” begitu bunyi pernyataan resmi pemerintah Filipina, Selasa (24/3/2026).

Kondisi Filipina memang rentan. Bayangkan, hampir 98 persen kebutuhan minyak mereka bergantung pada impor dari kawasan Teluk. Sejak konflik memanas akhir Februari lalu, harga bensin dan solar di sana melonjak drastis bahkan disebutkan lebih dari dua kali lipat.

Dengan status darurat ini, pemerintah Manila punya kewenangan lebih luas. Mereka bisa lebih leluasa mengamankan distribusi energi dan barang-barang pokok. Mereka juga membentuk komite khusus yang akan mengawasi penyaluran bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya. Situasi yang cukup membuat was-was.