Indonesia Pacu Reformasi, Bidik Kursi Penuh OECD pada 2027

Misalnya, KPK beberapa waktu lalu menggelar diskusi teknis soal Konvensi Anti-Penyuapan OECD. Langkah seperti ini jelas bertujuan memperkuat kesiapan kita dalam mematuhi standar integritas global, yang jadi bagian krusial dari proses aksesi.

Target 2027: Realistis atau Optimistis?

Pemerintah sendiri sudah menetapkan target resmi: jadi anggota penuh di 2027. Tentu saja, setelah semua tahap evaluasi teknis selesai dan persetujuan dari seluruh anggota OECD didapat.

Namun begitu, tantangannya nggak kecil. Masih ada pekerjaan rumah di bidang tata kelola pemerintahan dan hukum. Standar OECD itu tinggi, terutama terkait good governance dan pemberantasan korupsi.

Seperti ditegaskan Menkopolhukam, dibutuhkan integritas dan transparansi yang kuat sebelum aksesi bisa diselesaikan. Pernyataan itu sekaligus mencerminkan standar tinggi yang dipegang OECD.

Belum lagi soal diplomasi. Karena semua anggota harus setuju, diplomasi multilateral yang efektif jadi kunci. Dukungan penuh dari negara-negara maju yang punya pengaruh besar di organisasi itu mutlak diperlukan.

Dampak yang Diharapkan

Kalau berhasil, keanggotaan penuh ini bakal bawa dampak strategis. Indonesia dapat akses langsung ke mekanisme kerja sama ekonomi tingkat tinggi dan best practices kebijakan publik. Kredibilitas di mata investor global juga diprediksi melesat.

Sekjen OECD Mathias Cormann pernah menyebut, aksesi Indonesia adalah langkah transformasional.

“Ini tidak hanya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain global, tetapi juga memperkaya diskusi kebijakan OECD dengan perspektif negara berkembang yang dinamis,” katanya.

Pencapaian ini juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Intinya, meningkatkan daya saing lewat integrasi kebijakan global dan penguatan reformasi domestik. Sumber daya birokrasi yang makin kuat akan jadi modal penting untuk menyatukan kohesi kebijakan publik, yang sedang diuji dalam proses teknis OECD ini.

Pada akhirnya, progres menuju 2027 ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah. Meski tantangan tata kelola dan dukungan multilateral masih membayang, kemajuan teknis lewat Initial Memorandum, pembentukan tim nasional, dan berbagai kegiatan instansi terkait menunjukkan satu hal: Indonesia sedang berada di jalur yang tepat.