Yang terbaru, pasangan ditawari sekitar 500 dolar AS per tahun untuk setiap anak yang lahir mulai 1 Januari 2025, hingga si anak berusia tiga tahun. Di sisi lain, ada kebijakan yang kontras: mulai tahun ini, pemerintah memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) 13 persen untuk obat dan alat kontrasepsi, termasuk pil pasca berhubungan dan kondom.
Namun begitu, apakah insentif itu efektif?
He Yafu, seorang ahli demografi independen, punya pandangan pesimistis.
“Subsidi dari pemerintah terlalu kecil untuk mendongkrak angka kelahiran secara signifikan,” katanya.
Ia menilai, penurunan ini lebih terkait dengan fenomena sosial yang mendasar: generasi muda yang enggan menikah, ditambah jumlah perempuan usia subur yang terus merosot. Dalam lima tahun terakhir saja, kelompok itu berkurang sekitar 16 juta jiwa.
Menyusutnya calon ibu ini, tak bisa dipungkiri, adalah warisan pahit dari kebijakan satu anak dulu. Kebijakan yang perlahan menggerus fondasi demografis China bertahun-tahun, sebelum akhirnya dihapus pada 2015. Warisan itu kini datang menagih.
Artikel Terkait
Debut Strategis Danantara di Panggung Elite Davos 2026
Prajogo Pangestu Gelontorkan Rp28 Miliar untuk BREN dan CUAN, Saham Grup Barito Tersengat Positif
Saham ASPR Melonjak 30%, Siapa Dalang di Balik Emiten Kemasan Plastik Ini?
Prabowo Terbang ke Eropa, Akan Temui PM Inggris hingga Raja Charles