JAKARTA – Wacana pembentukan BUMN baru di sektor tekstil kembali mengemuka. Pemerintah, lewat Danantara, sedang mengkaji langkah ini sebagai salah satu strategi untuk menguatkan industri padat karya. Tak cuma itu, langkah ini juga diarahkan untuk menangani perusahaan tekstil yang masuk kategori aset bermasalah. Jadi, tujuannya ganda: bangun yang baru dan perbaiki yang lama.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, angkat bicara soal ini. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan investasi pemerintah tak pernah gegabah. Semuanya lewat feasibility study dan asesmen menyeluruh, dari sisi bisnis, pasar, hingga dampak sosial-ekonominya.
“Tentunya juga kita kan ada kriteria-kriteria atau parameter-parameter yang harus kita penuhi. Termasuk juga parameter bahwa kita masuk itu adalah lapangan pekerjaan,” ujarnya usai konferensi pers Realisasi Investasi 2025 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Namun begitu, Rosan mengaku pemerintah punya fleksibilitas. Dalam kasus tertentu, mereka membuka ruang untuk masuk ke proyek dengan tingkat pengembalian finansial yang lebih rendah. Syaratnya sederhana: manfaatnya untuk penyerapan tenaga kerja harus sangat besar.
“Kita terbuka untuk menerima, misalnya investasi yang secara return mungkin lebih rendah dari parameter kita, apabila penciptaan lapangan pekerjaan lebih tinggi,” lanjutnya.
Artikel Terkait
Laba Bersih Astra 2025 Turun Tipis 3%, Jasa Keuangan Jadi Penyelamat
Program Pondasi Perbaiki Ratusan Rumah Warga di Kalimantan Tengah
Laba Bersih ITMG Anjlok 49% di Tengah Pelemahan Harga Batu Bara
Harga Emas Antam Stagnan di Rp 3,085 Juta per Gram Awal Maret