Utang Luar Negeri RI Menyusut, BI: Setiap Dolar Harus Bekerja untuk Pembangunan

Bank Indonesia baru saja merilis data terbaru soal utang luar negeri kita. Ternyata, di bulan November 2025 lalu, posisinya sedikit membaik. Angkanya turun tipis, dari USD 424,9 miliar di Oktober menjadi USD 423,8 miliar. Ada penurunan sekitar satu miliar dolar AS.

Ramdan Denny Prakoso, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, yang mengonfirmasi hal ini pada Kamis (15/1).

“Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada November 2025 memang menurun. Kami mencatat angka 423,8 miliar dolar AS, lebih rendah dari bulan sebelumnya,” ujarnya.

Meski turun bulan-ke-bulan, kalau dilihat dari kaca mata tahunan, utang luar negeri kita sebenarnya masih tumbuh. Tapi, ya, pertumbuhannya melambat. Dari 0,5 persen di Oktober, jadi cuma 0,2 persen di November. Perlambatan ini, menurut catatan BI, banyak dipengaruhi oleh kinerja utang sektor publik yang tidak secepat sebelumnya.

Nah, kalau kita zoom in ke utang pemerintah, polanya mirip. Posisinya menyusut jadi USD 209,8 miliar, dari sebelumnya USD 210,5 miliar. Pertumbuhan tahunannya pun melandai cukup signifikan, dari 4,7 persen menjadi 3,3 persen. BI bilang, ini ada kaitannya dengan pergerakan kepemilikan surat berharga negara di pasar global, meski pembelian secara umum tetap tinggi.

Yang penting, utang pemerintah ini dikelola dengan sangat hati-hati. Tujuannya jelas: untuk membiayai program-program prioritas dalam APBN. Jadi, bukan sekadar utang, tapi instrumen untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mendongkrak perekonomian.

Lalu, kemana saja uang pinjaman itu dialirkan? Sebagian besarnya, sekitar 22,2 persen, dipakai untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Selanjutnya, untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial (19,7%), lalu pendidikan (16,4%). Sektor konstruksi serta transportasi dan pergudangan juga dapat porsi. Hampir semua utang pemerintah ini berjangka panjang, strukturnya solid.

Di sisi lain, sektor swasta juga ikut menunjukkan perbaikan. Posisi utangnya turun ke USD 191,2 miliar. Memang secara tahunan masih kontraksi, tapi penurunannya lebih ringan. Kontraksi utang perusahaan non-lembaga keuangan lah yang membaik, sehingga mendorong tren ini.

Mayoritas utang swasta ini masih bertumpu pada sektor-sektor industri besar. Sebut saja industri pengolahan, jasa keuangan, listrik dan gas, plus pertambangan. Gabungannya menguasai porsi hingga 80,5 persen dari total utang swasta.

Lalu, apakah kondisi ini sehat? Secara keseluruhan, iya. Rasio utang terhadap PBI malah turun sedikit, jadi 29,3 persen. Dan yang melegakan, utang jangka panjang masih sangat dominan, mencakup 86,1 persen dari total. Ini indikator yang baik untuk stabilitas keuangan.

BI menegaskan, koordinasi dengan pemerintah akan terus diperkuat. Tujuannya agar utang luar negeri tidak cuma dipantau, tapi juga dioptimalkan perannya.

“Peran ULN akan terus kami optimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan. Ini demi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” pungkas Ramdan.

Jadi, meski angkanya turun, pengawasannya justru makin ketat. Agar setiap dolar pinjaman itu benar-benar bekerja untuk pembangunan.