Pemerintah Kaji Ulang Nasib Paket Ekonomi dan Program Penyerapan Tenaga Kerja

Pemerintah tampaknya sedang mengkaji ulang sejumlah programnya. Kemenko Perekonomian, lewat juru bicaranya Haryo Limanseto, mengonfirmasi bahwa saat ini sedang berlangsung pembahasan mendalam mengenai program-program apa saja yang diluncurkan tahun lalu dan akan dilanjutkan di tahun ini.

“Untuk detail program yang dilanjutkan, semua sedang dalam pembahasan,” kata Haryo, Selasa (13/1).

Intinya, pembicaraan itu berpusat pada nasib Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. Paket yang cukup ambisius itu punya banyak komponen: 8 program akselerasi di 2025, 4 program lanjutan untuk 2026, plus 5 program andalan khusus penyerapan tenaga kerja. Rupanya, pemerintah ingin memastikan program-program ini tetap berjalan.

Nah, kalau bicara program yang akan diperpanjang ke 2026, daftarnya cukup panjang. Ada program magang nasional, insentif PPh Final 0,5% untuk UMKM yang diperpanjang hingga 2029, dan perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya. Tak ketinggalan, perpanjangan PPN DTP untuk sektor perumahan serta diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah juga masuk dalam radar.

Memang, paket stimulus 8 4 5 itu dulu diteken dengan tujuan besar: menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli, dan memperkuat ketenagakerjaan. Lalu, bagaimana hasilnya sepanjang 2025?

Haryo membeberkan beberapa capaian. Program Magang Nasional, contohnya, sudah menyerap 102.696 peserta dari ratusan ribu pelamar. Angka itu melampaui target awal 100 ribu orang. Di sisi perlindungan daya beli, kebijakan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata dengan gaji hingga Rp10 juta sudah dijalankan berdasarkan PMK No. 72/2025.

Penyaluran bantuan sosial juga menunjukkan angka yang signifikan. Bantuan beras 10 kg per keluarga telah sampai ke 18,3 juta KPM dengan realisasi hampir 96%. Bantuan minyak goreng 2 liter per KPM juga nyaris tersalurkan semua, realisasinya mencapai 95,86%. Sementara itu, BLTS Kesra telah dinikmati lebih dari 33 juta penerima manfaat.

“Di tiga provinsi yang terdampak bencana, penyalurannya sudah di atas 90% setelah ada modifikasi mekanisme,” jelas Haryo, merinci capaian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Program lain yang cukup mendapat sorotan adalah diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja sektor gig. Hingga Maret 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 731 ribu peserta, mencakup pengemudi online, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Ada juga program padat karya tunai yang digarap Kementerian PUPR dan Kehutanan, dengan realisasi anggaran miliaran rupiah dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

Di luar itu, pemerintah juga punya sejumlah terobosan. Program Manfaat Layanan Tambahan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan dengan relaksasi bunga, misalnya, mulai berjalan Oktober lalu untuk membantu pekerja formal berpenghasilan menengah ke bawah memiliki rumah.

Upaya deregulasi dan percepatan investasi juga tak ketinggalan. Satgas khusus dibentuk untuk menangani pengaduan via kanal Lapor Debottlenecking. Hingga Desember tahun lalu, sudah 23 desk pengaduan yang ditindaklanjuti untuk menghilangkan hambatan investasi.

Terakhir, ada pilot project Program Perkotaan yang diluncurkan di DKI Jakarta pada 18 Desember 2025. Program ini dikembangkan bersama platform ekonomi digital, dengan harapan bisa membuka lapangan kerja baru lewat gig economy di perkotaan. Langkah ini sekaligus menutup catatan implementasi paket ekonomi di tahun lalu.