Pemerintah Kaji Ulang Nasib Paket Ekonomi dan Program Penyerapan Tenaga Kerja

Pemerintah tampaknya sedang mengkaji ulang sejumlah programnya. Kemenko Perekonomian, lewat juru bicaranya Haryo Limanseto, mengonfirmasi bahwa saat ini sedang berlangsung pembahasan mendalam mengenai program-program apa saja yang diluncurkan tahun lalu dan akan dilanjutkan di tahun ini.

“Untuk detail program yang dilanjutkan, semua sedang dalam pembahasan,” kata Haryo, Selasa (13/1).

Intinya, pembicaraan itu berpusat pada nasib Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja. Paket yang cukup ambisius itu punya banyak komponen: 8 program akselerasi di 2025, 4 program lanjutan untuk 2026, plus 5 program andalan khusus penyerapan tenaga kerja. Rupanya, pemerintah ingin memastikan program-program ini tetap berjalan.

Nah, kalau bicara program yang akan diperpanjang ke 2026, daftarnya cukup panjang. Ada program magang nasional, insentif PPh Final 0,5% untuk UMKM yang diperpanjang hingga 2029, dan perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata dan industri padat karya. Tak ketinggalan, perpanjangan PPN DTP untuk sektor perumahan serta diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah juga masuk dalam radar.

Memang, paket stimulus 8 4 5 itu dulu diteken dengan tujuan besar: menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli, dan memperkuat ketenagakerjaan. Lalu, bagaimana hasilnya sepanjang 2025?

Haryo membeberkan beberapa capaian. Program Magang Nasional, contohnya, sudah menyerap 102.696 peserta dari ratusan ribu pelamar. Angka itu melampaui target awal 100 ribu orang. Di sisi perlindungan daya beli, kebijakan PPh 21 DTP untuk pekerja pariwisata dengan gaji hingga Rp10 juta sudah dijalankan berdasarkan PMK No. 72/2025.