Target Pajak 2025 Meleset, Pemerintah Diduga Pakai Jurus Super Maut

Lantas, apa penyebab utama kinerja pajak yang lesu? Fajry menunjuk kontraksi ekonomi dan naiknya restitusi. Andai ekonomi tumbuh lebih baik, katanya, penerimaan pajak seharusnya bisa menyamai tahun sebelumnya sejak kuartal ketiga. Ia juga menyebut soal PMI manufaktur yang berkontraksi empat bulan berturut-turut, dari April sampai Juli. Tantangan ke depan pun dinilai masih berat. Untuk 2026, pemerintah butuh tambahan penerimaan sekitar Rp 439,87 triliun. Risikonya makin besar jika langkah 'super maut' di akhir 2025 malah menggerus basis pajak tahun depan.

Di sisi lain, ada pandangan berbeda soal jalan keluar dari situasi ini. Prianto Budi Saptono dari Pratama Kreston TRI menilai, shortfall penerimaan pajak bukan akhir segalanya bagi pemerintah.

"Ketika penerimaan pajak tidak sesuai target, pemerintah masih punya dua opsi untuk tutupi kekurangan anggaran pengeluaran di APBN,"

jelas Prianto.

Menurutnya, opsi pertama adalah memanfaatkan saldo anggaran lebih (SAL) dari tahun sebelumnya. Opsi kedua, menerbitkan surat utang. Selain itu, jika penerimaan terus melemah, pemerintah bisa melakukan efisiensi belanja. Itu langkah wajar untuk menjaga keseimbangan APBN di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Soal strategi mengejar target, Prianto menyebut dua hal utama: ekstensifikasi dengan memperluas basis pajak ke sektor shadow economy, dan intensifikasi melalui pengawasan serta pemeriksaan yang lebih ketat.

Ia juga menyinggung implikasi pada tunjangan kinerja pegawai pajak. Mekanismenya sudah diatur Perpres. Jika realisasi 87%, maka tukin yang diterima sekitar 80% dari jumlah seharusnya setiap bulan.

Yang penting, kata Prianto, momen ini harus jadi ajang evaluasi menyeluruh kebijakan fiskal. Bukan cuma soal penerimaan, tapi juga belanja dan pembiayaan. Menjaga keseimbangan antara memenuhi target negara dan tidak membebani pelaku usaha, itulah tantangan sesungguhnya yang menunggu di depan.