Bank Mandiri Beri Keringanan Kredit untuk 30 Ribu Debitur Korban Bencana

Sebagai bank plat merah, Bank Mandiri memang punya tugas ganda. Di satu sisi, mereka harus sehat secara bisnis. Namun di sisi lain, mereka juga punya mandat sebagai agen pencipta nilai sosial. Komitmen ini bukan sekadar wacana. Terbukti, selain aktif menyalurkan bantuan dan pendampingan, mereka juga bergerak cepat merespons kebijakan regulator untuk meringankan beban nasabah yang kena musibah.

Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan perlakuan khusus kredit bagi korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kebijakan yang terbit tanggal 11 Desember 2025 itu langsung direspons.

Menurut Danis Subyantoro, Direktur Risk Management Bank Mandiri, langkah ini adalah bentuk adaptasi cepat perseroan. Kebijakan OJK itu menjadi landasan kuat bagi bank untuk bertindak, merujuk pada POJK Nomor 19 Tahun 2022.

"Kami sudah lakukan pendataan dari kantor wilayah yang berpotensi terdampak," ujar Danis dalam keterangan resminya, Rabu (24/12).

Dari situ, Bank Mandiri memperkirakan ada lebih dari 30.000 debitur di Sumut dan Sumbar yang terdampak. Angka ini masih bersifat sementara, sih. Bisa berubah setelah pendataan lapangan lebih detail.

Debitur-debitur itu lalu dikelompokkan. Ada kategori berat, sedang, dan ringan. Pengelompokannya dilihat dari seberapa parah dampak bencananya, plus kemampuan mereka untuk membayar kewajiban ke depannya.

Nah, perlakuan khususnya diberikan secara menyeluruh. Intinya sih untuk meringankan. Ada relaksasi penilaian kualitas kredit yang fokus pada ketepatan pembayaran khusus untuk kredit dengan plafon sampai Rp 10 miliar. Lalu ada juga program restrukturisasi.

Program ini nanti bakal berjalan sampai tiga tahun ke depan, hitungnya sejak OJK menetapkan kebijakan pada 10 Desember 2025. Tujuannya jelas: menjaga stabilitas keuangan sekaligus membantu pemulihan ekonomi masyarakat yang sedang berjuang.

Danis menegaskan, tim lapangan Bank Mandiri di wilayah bencana akan proaktif.

"Mereka akan berkoordinasi langsung dengan debitur terdampak. Tentu saja, dengan mengutamakan kondisi dan kebutuhan debitur itu sendiri," tutupnya.