ADB dan Bank Dunia Buka Pintu Kolaborasi Proyek di Indonesia

Peluang kolaborasi antara Asian Development Bank (ADB) dan Grup Bank Dunia untuk proyek-proyek di Indonesia mulai terbuka. Pembahasannya memang masih sangat awal, belum mengerucut ke sektor tertentu. Tapi, setidaknya, pintunya sudah dibuka lebar.

Emma Veve, Director General for Pacific ADB, mengungkapkan bahwa persiapan kerja sama lintas lembaga ini dilakukan bertahap. Indonesia termasuk di dalamnya, bersama negara anggota lainnya.

“Ini masih dalam tahap pengembangan. Kami sedang berdiskusi dengan semua pemerintah kami, termasuk Bank Dunia, untuk mengidentifikasi proyek-proyek ini,” ujar Emma dalam konferensi pers, Kamis (4/12).

“Namun saat ini, kami tidak ingin menyebutkan negara atau proyek tertentu. Sebagai informasi, ada sejumlah proyek yang akan masuk ke sistem kami masing-masing dalam waktu dekat.”

Detailnya memang belum bisa dibagi. Semuanya masih disusun. Namun, inti dari kerangka kerja yang disebut "full mutual reliance framework" (FMRF) ini cukup jelas: memangkas birokrasi. Tujuannya agar proyek bisa diproses lebih cepat dan efisien dengan satu set aturan yang sama.

Di sisi lain, fleksibilitas menjadi kunci. Kostradia Muklisa, Assistant General Counsel ADB, menegaskan bahwa FMRF tidak terikat pada sektor tertentu, besaran proyek, atau jenis pinjamannya. Ruangnya terbuka, termasuk bagi Indonesia yang berminat memanfaatkannya.

“Kerangka ini sangat terbuka dan luas,” katanya.

“Misalnya, kami dapat menggunakan FMRF untuk pinjaman berbasis kebijakan, pinjaman berbasis hasil, dan pinjaman investasi. Ada semacam saling ketergantungan dan keuntungan di dalamnya.”

Dengan kata lain, pemerintah punya kelonggaran untuk mengusulkan beragam program tanpa terkungkung pada satu bidang tertentu.

Lalu, seperti apa penerapannya? Meski belum ada yang spesifik untuk Indonesia, ADB punya contoh di tempat lain. Dua proyek percontohan FMRF sedang berjalan di kawasan Pasifik.

Yang satu adalah proyek Fintech for Inclusion Transformation (FIT) di Fiji dan sekitarnya, bergerak di sektor kesehatan. Sementara itu, di Tonga, fokusnya pada pembangunan perkotaan dan konektivitas. Dua sektor yang sangat berbeda, menunjukkan betapa fleksibelnya kerangka ini.

Vietnam juga disebut-sebut sedang menyiapkan jalur serupa. Tapi, sama seperti Indonesia, semuanya masih dalam tahap awal. Rinciannya belum dibeberkan.

Menurut Emma, inti dari semua ini sederhana: mempercepat manfaat sampai ke masyarakat. Dengan satu prosedur tunggal, administrasi diharapkan lebih ringkas. Proyek pun bisa selesai lebih cepat.

“Dari perspektif klien, manfaatnya adalah administrasi yang lebih efisien, penyelesaian proyek yang lebih cepat,” jelas Emma.

“Inilah yang sebenarnya telah diminta oleh klien kami berdua dalam jangka waktu yang lama. Kami berharap ini berarti manfaat proyek dapat dirasakan masyarakat lebih cepat.”