Janji Kampanye Dedi Mulyadi di Ujung Tuntutan 10.000 Buruh

Jakarta bakal kembali ramai oleh aksi massa. Kali ini, puluhan ribu buruh dari Jawa Barat bersiap turun ke jalan, menuju Istana Presiden dan Gedung DPR RI pada Kamis depan, 8 Januari 2025. Pemicunya sederhana: kekecewaan yang sudah memuncak.

Mereka geram dengan keputusan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, soal penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atau UMSK. Rasa dikibuli, begitu kira-kira.

Suparno, Ketua DPW FSPMI-KSPI Jawa Barat, mengonfirmasi rencana itu. Menurutnya, sekitar 10.000 pekerja dari berbagai penjuru provinsi akan berbondong-bondong ke ibu kota. Tuntutannya jelas: cabut dan revisi SK Gubernur bernomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 itu.

Dia tak sungkan menyebut keputusan Dedi Mulyadi itu "ngawur". Bahkan, kata "membohongi" terlontar untuk menggambarkan perasaan para buruh yang merasa dipermainkan.

Ceritanya berawal dari proses penetapan UMSK yang dianggap tak transparan. Dari 19 kabupaten/kota, hanya 12 yang disahkan awalnya. Itupun, klasifikasi lapangan usahanya jauh dari rekomendasi pemda setempat. Buruh pun demo.

Pascademo itu, ada janji manis dari Sekda Jabar. Katanya, 12 daerah akan direvisi, sementara 7 lainnya akan disahkan sesuai rekomendasi. Tapi realitanya? Di malam tahun baru, SK Gubernur terbit untuk 17 kabupaten/kota. Kota Bogor dan Kabupaten Garut malah tak jelas kabarnya.