Dasco Minta Pemerintah Tunda Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India

MURIANETWORK.COM - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India. Permintaan penundaan ini disampaikan Dasco di tengah rencana penggunaan kendaraan tersebut untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dan mengingat Presiden Prabowo Subianto yang sedang berada dalam kunjungan kerja ke luar negeri.

Permintaan Penundaan Impor

Dasco, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, menyampaikan permintaan tersebut secara langsung kepada pemerintah. Ia meyakini bahwa keputusan strategis seperti ini sebaiknya menunggu kepulangan presiden untuk dibahas lebih mendalam.

"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," tutur Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, presiden perlu diberi ruang untuk mengkaji rencana ini secara detail, termasuk mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dan kondisi industri otomotif dalam negeri.

"Dan tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu," lanjutnya.

Alasan Di Balik Rencana Impor

Rencana impor skala besar ini sebelumnya telah diungkap oleh Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. Dalam penjelasannya, keputusan untuk mendatangkan kendaraan dari India didasarkan pada pertimbangan harga, kualitas, dan ketersediaan produk sejenis di pasar domestik.

Dari sisi finansial, harga kendaraan pikap asal India disebut jauh lebih kompetitif. Joao bahkan menyebut perbedaan harganya bisa mencapai hampir separuh dari harga produk pesaing, dengan klaim kualitas yang tidak kalah andal.

“Kami memesan dengan harga yang sangat kompetitif, hampir 50 persen lebih murah dari kompetitornya. Dari sisi daya tahan, tenaga, dan konsumsi bahan bakar, kendaraan ini sangat andal dan berkualitas,” jelas Joao dalam keterangannya, dikutip Senin (23/2/2026).

Pernyataan ini menyiratkan bahwa meski ada permintaan penundaan dari parlemen, terdapat argumen bisnis yang kuat dari pelaksana proyek yang mendasari pilihan impor tersebut. Dinamika antara pertimbangan ekonomi, proteksi industri, dan tata kelola pemerintahan kini menjadi pusat perhatian, menunggu keputusan final dari pimpinan negara.