Menperin Perjuangkan Insentif 2026 untuk Atasi Derasnya Impor Komponen Otomotif

Rencananya, insentif yang sedang dirumuskan akan menjawab tantangan dari dua sisi sekaligus: permintaan dan pasokan. Harapannya, Industri Kecil Menengah (IKM) bisa terdorong untuk memproduksi produk substitusi impor. Langkah ini bukan cuma buat naikin nilai tambah manufaktur, tapi juga penting banget buat perekonomian nasional secara keseluruhan.

Di sisi lain, ada harapan besar yang menggelayut. Agus berharap kesuksesan manufaktur otomotif konvensional bisa ditiru di era kendaraan listrik atau EV. Ia ingin IKM juga kebagian peran dalam rantai pasok komponen EV. Tapi, ya, jalan menuju sana masih terhalang satu tantangan besar: baterai.

"Kalau sebentar lagi Indonesia bisa produksi baterai, nilai TKDN-nya akan jauh lebih tinggi. Apalagi kalau kita bisa melibatkan IKM dalam rantai pasok EV," ujar Agus.

Sayangnya, impian tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk EV masih terganjal karena baterai ini belum bisa diproduksi sepenuhnya di dalam negeri.

Namun begitu, perjuangan untuk mendapatkan insentif 2026 ini nggak semulus yang dibayangkan. Ada suara berbeda dari pemerintah sendiri. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa kebijakan insentif perlu dikaji ulang agar tepat sasaran.

"Pertanyaannya, apakah masih diperlukan insentif jika suatu industri sudah cukup kuat? Kami melihat ruang kebijakan dapat dipertimbangkan untuk sektor-sektor prioritas lain yang membutuhkan dukungan lebih besar," ucap Haryo.

Sampai saat ini, posisinya masih mengambang. Pemerintah pusat mengaku belum menerima pengajuan resmi soal insentif otomotif 2026 dari kementerian atau lembaga teknis manapun. Meski begitu, Kemenko Perekonomian menyatakan pintu diskusi masih terbuka lebar tentu saja, jika ada usulan baru yang diajukan nanti.