Bank Indonesia Pacu Kredit Perbankan untuk Dongkrak Ekonomi 2026

Percepatan Penyaluran Kredit Jadi Prioritas Bank Indonesia untuk Dongkrak Ekonomi 2026

Likuiditas Melimpah Tak Diimbangi Ekspansi Kredit, Suku Bunga Masih Jadi Kendala Utama

Laporan Khusus | Kamis, 20 November 2025

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pentingnya akselerasi pertumbuhan kredit perbankan sebagai strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi tahun depan. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (19/11), menyusul lambatnya pemulihan penyaluran kredit hingga Oktober 2025.

Kinerja Kredit Masih Lesu

Data terbaru menunjukkan pertumbuhan kredit perbankan pada Oktober 2025 hanya mencapai 7,36 persen year-on-year, mengalami perlambatan dari posisi September di angka 7,70 persen. Fenomena ini terjadi meskipun likuiditas perbankan berada dalam kondisi lebih dari memadai.

"Pertumbuhan kredit perbankan perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi," tegas Perry Warjiyo dalam paparan resminya.

Pelemahan kinerja kredit ini tidak terlepas dari sikap hati-hati pelaku usaha yang masih menahan ekspansi bisnis. Sektor korporasi lebih memilih mengoptimalkan pendanaan internal dibandingkan mengambil pembiayaan dari perbankan.

Fakta lain yang mengemuka adalah besarnya fasilitas pinjaman yang belum dicairkan. Posisi undisbursed loan per Oktober 2025 tercatat mencapai Rp 2.450,7 triliun atau setara dengan 22,97 persen dari total plafon kredit yang disetujui perbankan.

Kapasitas Longgar vs Penyaluran Terhambat

Paradoks terlihat jelas dalam kondisi perbankan nasional. Di satu sisi, kapasitas penyaluran kredit sangat longgar dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) naik menjadi 29,47 persen. Di sisi lain, penyaluran kredit justru mengalami kontraksi di beberapa segmen.

Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 11,48 persen year-on-year pada Oktober 2025, didorong oleh ekspansi keuangan pemerintah dan kebijakan pelonggaran likuiditas BI. Namun, kredit UMKM justru terkontraksi tipis menjadi minus 0,11 persen year-on-year, mencerminkan tingginya risiko yang masih membayangi segmen ini.

Strategi Insentif Likuiditas Makroprudensial

Bank Indonesia mengandalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebagai instrumen pendorong kredit sektoral. Hingga minggu pertama November 2025, total insentif KLM yang disalurkan mencapai Rp 404,6 triliun.

Bank BUMN dan BUSN menjadi penerima terbesar dengan alokasi masing-masing Rp 179,4 triliun dan Rp 179,9 triliun. Sementara Bank Pembangunan Daerah (BPD) memperoleh Rp 39,3 triliun dan KCBA Rp 6 triliun.

Mulai 1 Desember 2025, BI memperkuat implementasi KLM berbasis kinerja dan forward looking dengan tambahan insentif sekitar Rp 18,5 triliun.

Insentif tersebut diarahkan ke sektor prioritas mencakup pertanian, perdagangan, manufaktur, real estate, perumahan rakyat, transportasi, pergudangan, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, ultra mikro, dan pembiayaan hijau.

Transmisi Moneter yang Belum Optimal

Problem utama yang dihadapi adalah lambatnya transmisi kebijakan moneter. Meskipun BI telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025, penurunan suku bunga perbankan berjalan jauh lebih lambat.

Data menunjukkan suku bunga Indonia sudah turun 203 bps menjadi 4,00 persen per 18 November 2025. Namun, suku bunga kredit nyaris tidak bergerak signifikan. Pada Oktober 2025, bunga kredit tercatat 9,00 persen, hanya turun 20 bps dari awal tahun.

"Penurunan suku bunga perbankan masih berjalan lambat sehingga perlu dipercepat," kata Perry menegaskan.

BI menilai percepatan transmisi menjadi syarat penting agar pelonggaran moneter benar-benar mampu mendorong ekspansi kredit dan pertumbuhan ekonomi secara efektif.

Proyeksi dan Koordinasi Kebijakan

Dengan kondisi saat ini, BI memperkirakan pertumbuhan kredit 2025 hanya akan berada pada batas bawah kisaran 8-11 persen. Penguatan signifikan baru diharapkan terjadi pada 2026.

Untuk mewujudkan target tersebut, Perry memastikan koordinasi dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus diperkuat. Fokus utamanya adalah mendorong pembiayaan produktif dan memperbaiki struktur suku bunga perbankan agar lebih kompetitif.