Uji Publik Rancangan Peraturan JF Bidang Hukum Kemenkum NTB 2025

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (Kemenkumham NTB) mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Uji Publik Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Jabatan Fungsional Bidang Hukum yang digelar secara daring pada 3-4 November 2025.

Meningkatkan Profesionalisme ASN dan Mutu Pelayanan Hukum

Kegiatan ini bertujuan memperkuat profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Uji publik diikuti berbagai pejabat fungsional bidang hukum, termasuk Analis Kekayaan Intelektual, Pemeriksa Merek, Pemeriksa Paten, Pemeriksa Desain Industri, dan Kurator Keperdataan.

Penyatuan Regulasi Jabatan Fungsional Hukum

Kementerian Hukum dan HAM berupaya menyempurnakan rancangan regulasi JF bidang hukum agar lebih adaptif dengan perkembangan kebijakan reformasi birokrasi. Penyatuan berbagai peraturan yang sebelumnya terpisah bertujuan membentuk sistem pembinaan yang lebih sederhana, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

Manfaat Sistem Baru Jabatan Fungsional Hukum