Pemprov Kalsel dan DPRD Perkuat Tata Kelola Bersih dengan Pelatihan Integritas KPK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalsel berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Komitmen ini diwujudkan melalui Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif dan Legislatif yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menyatakan kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mencegah praktik korupsi di daerah.

"Acara ini perlu dimaknai sebagai komitmen bersama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Integritas adalah fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkeadilan," tegas Muhidin.

Strategi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di Kalsel

Pemprov Kalsel terus memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan transparansi anggaran. Hal ini diimplementasikan melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel dengan penerapan e-government serta reformasi birokrasi.

"Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus dimulai dari pembinaan sistem dan penguatan nilai-nilai integritas di seluruh jenjang birokrasi," jelas Gubernur Muhidin.

Dampak Pelatihan Integritas KPK bagi Pejabat Kalsel

Pelatihan ini diharapkan memberikan pemahaman mendalam bagi seluruh pejabat eksekutif dan legislatif agar lebih hati-hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta pengelolaan anggaran daerah.

"Dengan pembekalan dari KPK, para pejabat akan lebih memahami batasan dan mekanisme penggunaan anggaran, sehingga tidak terjadi penyimpangan. Semoga kegiatan ini membawa perubahan nyata dalam membangun Kalsel yang bersih dan sejahtera," harap Muhidin.

Pentingnya Integritas di Daerah Kaya Sumber Daya Alam

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo, menekankan pentingnya menjaga integritas di daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kalsel. Dia mengingatkan bahwa kekayaan alam seharusnya menjadi berkah bagi masyarakat, bukan sumber kerusakan dan ketimpangan sosial.

"Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tapi kalau tidak dikelola dengan integritas, daerah bisa rusak, rakyat tidak sejahtera. Pemimpinnya harus berani berubah, jangan diam," tegas Agung.

Pelatihan integritas ini menjadi bagian penting dari upaya membangun kesadaran kolektif agar para pejabat publik memiliki tanggung jawab moral dan etika dalam menjalankan amanah rakyat.