Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai USD453,4 miliar pada Kuartal II-2026, tumbuh 4,4 persen secara tahunan (year on year/yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, sementara ULN swasta masih mengalami kontraksi.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa posisi ULN pemerintah tetap terjaga. Pada kuartal II-2026, ULN pemerintah tercatat sebesar USD216,3 miliar, tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,8 persen (yoy).
"Perkembangan ULN pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang terjaga," ujar Denny dalam keterangan tertulis, Selasa (18/8/2026).
Pemerintah, lanjut Denny, tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. "Pemerintah juga mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal," katanya.
Sebagai salah satu komponen instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN diarahkan untuk mendukung sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas. Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan antara lain untuk Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,6 persen), Jasa Pendidikan (16,2 persen), Konstruksi (11,5 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karena hampir seluruhnya merupakan utang jangka panjang.
Sementara itu, peningkatan ULN bank sentral terutama didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Hal ini sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global yang kembali meningkat," jelas Denny.
Di sisi lain, ULN swasta melanjutkan kontraksi. Pada kuartal II-2026, posisinya tercatat sebesar USD194,6 miliar, terkontraksi 0,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi kuartal sebelumnya yang sebesar 1,3 persen (yoy). Kontraksi ini terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatatkan kontraksi 3,4 persen (yoy), membaik dari kontraksi 6,3 persen (yoy) pada kuartal I-2026.
ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta. Utang jangka panjang mendominasi dengan pangsa 75,7 persen.
Struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat, tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,6 persen pada kuartal II-2026. Dominasi ULN jangka panjang juga terjaga dengan pangsa 82,1 persen dari total ULN.
Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN untuk menjaga struktur yang sehat. Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Artikel Terkait
Rupiah Diprediksi Masih Tertekan hingga Akhir 2026, Ini Kata Ekonom
BI dan ASPI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia Segmen Ritel, Bisa untuk QRIS
BI Perluas Kebijakan MDR QRIS 0 Persen untuk Semua Merchant Mulai Oktober 2026
BI Luncurkan Kartu Kredit Indonesia dan Perluas Insentif QRIS pada HUT ke-81 RI