Rupiah Diprediksi Masih Tertekan hingga Akhir 2026, Ini Kata Ekonom

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan masih akan menghadapi tekanan hingga akhir tahun 2026. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto, memproyeksikan rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp 17.500 hingga Rp 18.000 per dolar AS, meskipun dalam jangka pendek sempat menguat.

Menurut Rully, penguatan rupiah yang terjadi belakangan ini belum cukup untuk menunjukkan perubahan fundamental ekonomi Indonesia. Ia menyampaikan hal tersebut dalam acara Media Day Mirae Asset di Jakarta, Selasa (18/8).

"Ini masih di Rp 18 ribu, Rp 17.500-Rp 18.000 sih," ujarnya.

Rully menjelaskan, Indonesia mengalami defisit perdagangan dalam beberapa bulan berturut-turut. Kenaikan harga minyak juga berpotensi memperbesar kebutuhan impor energi. Selain itu, program pemerintah yang membutuhkan bahan baku impor turut meningkatkan permintaan terhadap valuta asing.

"Kalau kita lihat dua bulan berturut-turut kan mungkin kita trade defisit. Dengan minyaknya juga naik lagi kan. Ini kayaknya untuk external balance kita akan melemah," katanya.

Oleh karena itu, Rully menilai cukup sulit bagi rupiah untuk secara berkelanjutan bertahan di bawah level Rp 18.000. Ia juga menyoroti potensi dampak dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, terhadap daya beli masyarakat.

"Cuma kalau dari sisi konsumsi, yang sebenarnya yang kita khawatirkan itu dari Pertalite sih. Kalau Pertalite makin dibatasin, itu mungkin impact ke daya beli masyarakat itu akan lebih rendah lagi," ucap Rully.

Pimpinan Baru BI Diprediksi Lebih Pro-Growth

Di tengah tekanan terhadap rupiah, perubahan kepemimpinan Bank Indonesia (BI) diperkirakan membawa arah kebijakan yang lebih pro-pertumbuhan. Rully melihat BI di bawah pimpinan Pejabat Sementara sekaligus calon tunggal Gubernur BI, Destry Damayanti, kemungkinan akan lebih mengakomodasi program pemerintah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun, arah yang lebih pro-growth tersebut tidak berarti BI akan langsung agresif memangkas suku bunga. "Kita lihat mungkin saat ini kebijakannya akan cenderung lebih bias ke pro-growth, kemungkinan dari Bank Indonesianya itu akan mengakomodasi program-program pemerintah, akan mengakomodasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lain-lain," kata Rully.

Menurut dia, tantangan utama bagi pimpinan baru BI adalah menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas rupiah. Dengan ruang pemangkasan suku bunga yang dinilai masih terbatas, Rully memperkirakan BI akan lebih banyak menggunakan instrumen kebijakan di luar suku bunga untuk mendorong pertumbuhan.

"Jadi mungkin BI dalam mengeluarkan kebijakannya itu akan lebih ke non-interest rate, jadi di luar interest rate karena mungkin akan berbahaya buat rupiah kalau terlalu cepat," ujarnya.