Pemerintah Targetkan Kopdes Merah Putih Beroperasi September sebagai Hub Penyalur Subsidi dan Bansos

Pemerintah menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dapat beroperasi paling lambat awal September mendatang. Koperasi ini dirancang menjadi infrastruktur utama penyaluran berbagai program subsidi dan bantuan sosial (bansos) langsung ke masyarakat, termasuk gas LPG 3 kilogram, pupuk subsidi, beras, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa peralihan sistem distribusi ini diharapkan mampu memangkas rantai birokrasi dan meminimalkan potensi salah sasaran. Ke depan, peran kementerian terkait dalam menyalurkan bansos akan terintegrasi secara bertahap melalui jaringan koperasi desa.

"Kita perkirakan Agustus ini selesai sekitar 30 ribu Kopdes dan dipersiapkan bertahap sebagai infrastruktur untuk menyalurkan barang bersubsidi serta bantuan pemerintah, seperti beras untuk desil satu hingga desil empat, setelah Perpresnya selesai diproses," ujar Zulkifli selepas konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Saat ini regulasi teknis mengenai pembagian tugas antarlembaga terus dirumuskan agar tidak berbenturan di lapangan. Ketentuan jalur distribusi barang penting dan subsidi energi akan mengikuti aturan teknis dari masing-masing kementerian sebelum dialirkan ke tingkat desa.

"Saya perkirakan akhir Agustus atau awal September ini mulai jalan, di mana distribusi pupuk dari Kementan, gas melon tiga kilogram dari ESDM, serta PKH dari Kemensos semuanya akan melalui Kopdes setelah draf Perpres hasil Rapat Terbatas disahkan minggu ini," ujar dia.

Sebelumnya, Zulhas menekankan bahwa Kopdes Merah Putih bukan berkonsep minimarket atau supermarket, melainkan perantara utama penyaluran program sosial dan penampung hasil panen masyarakat. Kehadiran koperasi ini bertujuan memangkas rantai distribusi dan mengatasi ketimpangan harga kebutuhan pokok di wilayah terpencil.

"Semakin jauh desa, warga justru membayar lebih mahal seperti harga beras dan telur di Papua atau Halmahera, dan Presiden tidak ingin petani atau nelayan rugi saat panen sehingga Kopdes hadir membeli ikan, gabah, hingga jagung mereka," ujar Zulhas.