Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang menyebut gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mencapai Rp16 juta per bulan. Ia menilai angka tersebut terlalu besar dan tidak masuk akal.
"Kalau Rp16 juta pasti salah, kegedean kayaknya, saya denger UMP lebih sedikit aja, masih ketinggian," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Minggu (9/8/2026).
Purbaya mengaku belum mengetahui angka pasti gaji yang akan diterima para manajer Kopdes. Namun, ia memastikan pemerintah tidak akan menyetujui jika nominalnya mencapai Rp16 juta per bulan.
"Enggak sampai segitulah. Kita belum lihat angkanya, tapi enggak sampai segitu pasti. Kalau segitu ya kita enggak setujuin aja, selesai tadi UMP," tegasnya.
Dengan demikian, angka Rp16 juta yang beredar belum menjadi ketetapan resmi pemerintah. Saat ini, pemerintah masih menyusun skema pembiayaan operasional awal Kopdes Merah Putih, termasuk soal gaji manajer.
Menariknya, gaji manajer Kopdes nantinya akan ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, pembiayaan tersebut hanya direncanakan untuk dua tahun pertama.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya mengatakan ketentuan mengenai tata kelola Kopdes Merah Putih akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut saat ini masih dalam tahap finalisasi.
Perpres nantinya akan mengatur berbagai aspek pengelolaan Kopdes, termasuk mekanisme penggajian para manajer. Meski begitu, Ferry belum mengungkapkan nominal gaji yang akan diterima manajer Kopdes.
"(Gaji manajer bersumber dari) APBN. Sementara APBN selama 2 tahun," kata Ferry.
Dengan demikian, pemerintah belum menetapkan secara resmi berapa gaji manajer Kopdes Merah Putih. Yang sudah jelas, Purbaya menegaskan angka Rp16 juta per bulan terlalu tinggi. Pemerintah masih menunggu skema final sebelum menentukan besaran gaji yang akan dibayarkan melalui APBN.
Artikel Terkait
Menkeu Terbitkan Aturan Baru Bea Masuk Impor Jepang, Berlaku untuk Komoditas Ini
Menkeu Tinjau PSO Bea Cukai Kupang, Perkuat Pengawasan Laut di Perbatasan Timur
Menkeu Kerahkan LPDP untuk Riset Pemulihan Ekosistem Laut Terdampak Tumpahan Minyak Montara
Pemerintah Pusat Siapkan Bantuan Rp20,5 Triliun untuk 490 Daerah