Pemerintah Matangkan Pembatasan Pertalite untuk Kelompok Kaya

Pemerintah tengah mematangkan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite. Langkah ini diambil agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh masyarakat kelas atas.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pembatasan akan menyasar kelompok ekonomi Desil 9 dan Desil 10, yaitu 20 persen penduduk dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa mobil mewah seperti BMW atau Mercedes-Benz seharusnya tidak lagi menggunakan BBM subsidi. Sebelumnya, wacana pembatasan juga sempat mengarah pada kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc.

Kebijakan ini direncanakan berjalan secara bertahap. Pemerintah membuka kemungkinan untuk memulai pembatasan pada kelompok desil teratas di akhir tahun ini, sebelum nantinya terintegrasi penuh dalam kebijakan fiskal jangka panjang hingga 2027. Namun, hingga saat ini rencana tersebut masih dalam tahap finalisasi kajian sistem dan data. Pembelian Pertalite di lapangan masih berjalan normal seperti biasa menggunakan sistem QR Code.

Dengan pembatasan ini, pemerintah memproyeksikan potensi penghematan anggaran subsidi energi sekitar 10 persen. Anggaran yang dihemat nantinya dapat dialokasikan ke sektor yang lebih produktif.

Catatan Kontroversi

Rencana ini sempat memicu perdebatan di masyarakat, terutama terkait validitas data desil ekonomi yang digunakan pemerintah. Banyak warga mengeluhkan ketidakakuratan data di lapangan, di mana pekerja dengan pendapatan pas-pasan justru tercatat masuk ke desil atas. Oleh karena itu, pemerintah kini terus mematangkan kesiapan sistem Pertamina agar eksekusinya nanti tidak salah sasaran.