Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menorehkan prestasi di bidang ekonomi syariah. Kali ini, mereka dinobatkan sebagai juara umum Anugerah Adinata Syariah 2026, ajang bergengsi yang digelar Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama CNN Indonesia. Penghargaan diserahkan di Auditorium Bank Mega, Jakarta, Senin (6/7/2026), dan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dari Wakil Presiden RI periode 2019-2024, Ma'ruf Amin.
Jawa Barat berhasil menyabet enam dari 14 kategori yang diperlombakan. Kategori tersebut meliputi Pariwisata Ramah Muslim, Inkubasi Bisnis Usaha Syariah, Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rencana Aksi Daerah, Ekonomi Pesantren, serta Zakat, Infak, dan Sedekah. Prestasi ini sekaligus mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada tahun sebelumnya.
Erwan Setiawan menyebut capaian ini sebagai hasil kerja keras dan kolaborasi banyak pihak. "Kita tahun ini bisa mempertahankan juara umum Anugerah Adinata Syariah. Tentu ini kerja keras semua pihak, terima kasih kepada BI Perwakilan Jabar, KDEKS Jabar, dan lainnya yang terus bekerja bersama kami meningkatkan perekonomian dan keuangan syariah di Jabar," ujarnya usai menerima penghargaan.
Anugerah Adinata Syariah merupakan bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Selain penghargaan untuk daerah, ajang ini juga memberikan Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah kepada para kolaborator strategis yang memperkuat ekosistem syariah nasional.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Ketua Dewan Syariah Nasional Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, serta Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Melalui ajang ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan media massa semakin kuat untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia.
Artikel Terkait
Wagub Jabar Soroti ASN Terjerat Judi Online, Transaksi Capai Rp800 Juta per Tahun
Mendagri Dorong Pemda Optimalkan Potensi Ekonomi Syariah
Ketua DPRD Jabar: Belum Ada Persetujuan soal Perubahan Nama Jadi Provinsi Sunda
Usulan Ganti Nama Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda Masuki Tahapan Legislasi