Pengangkatan sejumlah komisaris badan usaha milik negara (BUMN) dari kalangan nonkorporasi menuai sorotan publik. Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari, angkat bicara menanggapi polemik tersebut.
Menurut Qodari, keberadaan komisaris memiliki peran penting dalam mengawal jalannya perusahaan sekaligus memastikan agenda pemerintah sebagai pemegang saham negara dapat terlaksana. Ia merujuk pada pengalamannya sebagai Komisaris Pertamina Hulu Energi.
"Dari pengalaman saya sendiri, karena saya pernah merasakan jadi Komisaris Pertamina Hulu Energi, sebetulnya memang keberadaan komisaris itu penting dan perlu, untuk bisa memberikan arahan sekaligus mengawal agenda-agenda pemerintah," kata Qodari saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu (4/7/2026).
Kontroversi ini mencuat setelah asisten Raffi Ahmad, Mufli Ananda, diangkat menjadi Komisaris PT Krakatau Posco. Selain itu, relawan pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ginka Febriyanti Ginting, menjabat Komisaris PT Pertamina Retail. Sebagian pihak menilai pengangkatan itu sarat muatan balas jasa politik.
Qodari menilai komisaris dari latar belakang berbeda dapat memberikan sudut pandang baru dalam pengambilan keputusan. Pengalaman di luar dunia korporasi, katanya, bisa menjadi nilai tambah dalam mencari alternatif solusi.
"Dan kalau bicara pengalaman saya di Pertamina Hulu Energi, kita bisa membantu juga untuk melihat alternatif-alternatif solusi, karena kita datang dari latar belakang yang berbeda, kita datang dari luar, sebetulnya ada perspektif yang baru yang bisa dibawa ke dalam perusahaan di mana kita menjadi komisaris," ujarnya.
Lebih lanjut, Qodari menjelaskan bahwa komisaris pada dasarnya merupakan perwakilan pemegang saham. Dalam konteks BUMN, pemegang saham adalah negara sehingga komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan sekaligus memberikan masukan strategis bagi perusahaan.
"Sekali lagi kalau pengalaman saya, di situ ada pengawasan, di situ juga ada ide dan gagasan. Jadi kalau kita kembalikan kepada posisi yang sebenarnya, sesungguhnya keberadaan komisaris itu sangat baik dan sangat bermanfaat untuk keberadaan suatu BUMN," kata dia.
Artikel Terkait
Kronisme di BUMN: Asisten Raffi Ahmad hingga Relawan Prabowo Duduki Kursi Komisaris
Danantara Siap Serahkan Data BUMN Merugi ke KPK, Penutupan Perusahaan Tak Hapus Jerat Pidana
KPK Desak BUMN Beri Sanksi Manajemen yang Tak Laporkan Harta Kekayaan
Pembangunan 1.151 Km Jalan Daerah Dinilai Wujud Keadilan Sosial dan Pemerataan Ekonomi