Kronisme di BUMN: Asisten Raffi Ahmad hingga Relawan Prabowo Duduki Kursi Komisaris

Nama Mufli Budi Ananda, yang selama ini dikenal sebagai asisten pribadi Raffi Ahmad, tiba-tiba mencuat ke publik setelah resmi diangkat menjadi Komisaris PT Krakatau Posco. Perusahaan itu bukan entitas biasa, melainkan raksasa baja patungan antara PT Krakatau Steel dan POSCO Korea Selatan. Keputusan ini memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Sorotan kian tajam karena Raffi Ahmad sendiri tengah menduduki posisi prestisius sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Benang merah kedekatan dan patronasi politik pun langsung menjadi sorotan kritis berbagai kalangan.

Belum usai keheranan, muncul nama Ginka Febriyanti Ginting yang ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina Retail. Sosok yang dikenal sebagai Koordinator Nasional BISON, simpul relawan pendukung Prabowo-Gibran, kini mengawasi jaringan SPBU ritel di seluruh negeri. Tak ketinggalan, Novel Bamukmin, yang selama ini vokal di televisi, dikabarkan mendapat jatah kursi Komisaris PT Hotel Indonesia Natour di bawah bendera Injourney Hospitality.

Daftar ini semakin panjang dengan masuknya Ahmad Najmi Shahab. Rekam jejaknya hanya sebatas tim kreatif dan media sosial di Rumah Besar Relawan Prabowo pada 2023. Secara mengejutkan, ia diangkat sebagai Komisaris PT Krakatau Semen Indonesia. Padahal, Najmi baru lulus sebagai sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Tama Jagakarsa pada 2021, sebuah kampus yang terakreditasi baik di Jakarta Selatan.

Pesta Pora Elite

Rangkaian penunjukan ini hanyalah puncak gunung es dari fenomena rangkap jabatan yang kian mewabah. Sebelum nama-nama itu mencuat, masyarakat sipil dan pengamat sudah dibuat jengah oleh manuver jajaran pemerintah baru periode 2024-2029. Sekitar 40 wakil menteri secara berjamaah ditunjuk menjadi komisaris di berbagai BUMN. Praktik menumpuk jabatan ini seolah dinormalisasi tanpa rasa risih.

Bukan hanya itu, deretan kepala badan pemerintah dan pejabat tinggi negara lainnya ikut merangkap jabatan demi pundi-pundi tambahan. Mereka duduk manis di kursi komisaris sembari tetap memegang jabatan publik yang biaya operasionalnya ditanggung uang pajak rakyat.

Derita Akar Rumput

Melihat pembagian jabatan yang vulgar ini, masyarakat akar rumput, terutama netizen, merasakan ketimpangan yang memicu kecemburuan sosial. Langkah bagi-bagi kue kekuasaan ini seperti menabur garam di atas luka di tengah penderitaan warga. Rakyat biasa saat ini berdarah-darah berjuang bertahan hidup di tengah impitan ekonomi yang mencekik.

Beban semakin berat dengan berbagai pungutan pajak yang terus ditimpakan seolah tiada henti untuk menambal kebocoran anggaran. Kenaikan harga BBM sebelumnya masih menyisakan trauma ekonomi dan memukul daya beli masyarakat menengah ke bawah. Sektor swasta yang seharusnya menjadi penopang lapangan kerja justru kembang kempis menghadapi ketidakpastian usaha, banyak yang gulung tikar atau melakukan PHK besar-besaran.

Ironisnya, di saat rakyat sulit merintis usaha kecil karena perputaran uang anjlok, para pejabat tinggi dimanjakan oleh posisi empuk komisaris. Mereka seakan diberi karpet merah untuk menumpuk kekayaan melalui pendapatan fantastis dari peran sebagai dewan pengawas BUMN. Kontras gaya hidup elite ini seolah menampar wajah jutaan pengangguran terdidik yang berpeluh keringat menebar lamaran pekerjaan.

Matinya Sistem Meritokrasi

Sejak usia belia, anak-anak rakyat jelata didoktrin untuk bersekolah, belajar rajin, dan menaikkan kompetensi. Namun, realitas pahit di birokrasi seolah menghancurkan idealisme itu. Giliran jabatan diberikan, pertimbangannya bukan pada kompetensi dan prestasi, melainkan faktor kedekatan orang dalam (ordal) alias networking. Sistem rekrutmen berbasis patronasi politik ini mengkhianati prinsip meritokrasi.

Prestasi akademik dan dedikasi profesional seolah tak berharga di mata pemegang palu kekuasaan. Padahal, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, jabatan komisaris BUMN memiliki fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang vital kepada direksi. Mereka adalah perpanjangan mata negara untuk memastikan perusahaan tetap sehat, transparan, dan tidak merugikan kas publik. Sayangnya, posisi strategis ini terdegradasi menjadi arena bancakan para politisi dan pendukung rezim.

Sebagai bagian dari masyarakat yang mencintai negeri ini, kami merasa memiliki kewajiban moral membunyikan alarm bahaya. Kami mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa jabatan publik bukanlah komoditas komersial untuk dibagi-bagikan kepada kroni elite. Dalam ajaran Islam, sebuah jabatan struktural adalah amanah berat yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kecerobohan memberikan posisi strategis kepada figur nirkapasitas hanya akan melestarikan mentalitas nepotisme di tubuh institusi negara.

Bangsa ini perlahan kehilangan nilai luhur kejujuran dan etos profesionalitas (itqan) dalam tata kelola kelembagaan. Sikap bekerja secara paripurna tergerus oleh hasrat keserakahan mengejar keuntungan materi duniawi. Pemerintah saat ini mutlak harus segera melakukan muhasabah dan mengevaluasi sistem penunjukan pejabat. Para pemangku jabatan harus meresapi peringatan keras dari Rasulullah saw. terkait bahaya salah urus dalam kepemimpinan.

Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah saw. secara tegas menyatakan, "Apabila suatu urusan (jabatan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." Pesan kenabian ini seyogianya menjadi tamparan bagi siapa saja yang menjadikan kursi BUMN sebagai alat balas budi politik. Jangan biarkan kehancuran tata kelola dan ekonomi bangsa ini benar-benar terjadi hanya karena keangkuhan membagikan kekuasaan kepada mereka yang tak memiliki kapasitas.