UNRWA di Ambang Kolaps, Dana Darurat Rp1,8 Triliun Mendesak Dipenuhi

Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menghadapi krisis keuangan paling akut dalam sejarahnya. Tekanan politik dari Amerika Serikat memperparah situasi, memaksa lembaga kemanusiaan ini mendesak pemenuhan dana darurat sebesar 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,8 triliun agar bisa bertahan hingga akhir tahun 2026.

Juru bicara UNRWA, Adnan Abu Hasna, mengungkapkan pada Rabu (1/7/2026) bahwa organisasi telah mengambil langkah pengetatan anggaran. Namun, jika efisiensi terus dipaksakan, layanan dasar seperti perawatan kesehatan, penyediaan air, dan pengelolaan sampah bagi jutaan pengungsi terancam lumpuh total.

"UNRWA membutuhkan sekitar 100 juta dolar AS untuk melanjutkan operasinya hingga akhir tahun," kata Abu Hasna kepada RIA Novosti.

Menurut Abu Hasna, UNRWA saat ini beroperasi di daerah yang sangat sulit karena Jalur Gaza telah hancur total akibat agresi militer Israel sejak Oktober 2023. Pemulihan kawasan tersebut diperkirakan membutuhkan biaya hingga miliaran dolar AS. Dalam situasi krusial ini, UNRWA menjadi faktor penentu stabilitas regional. Keruntuhan lembaga bantuan ini dikhawatirkan akan memicu destabilisasi yang jauh lebih luas di Timur Tengah.

"Sekitar 280.000 anak sekolah di Jalur Gaza belajar daring dan sekitar 60.000 melanjutkan pendidikan penuh waktu dalam kondisi kemanusiaan yang sulit," tambah Abu Hasna mengenai kondisi pendidikan anak-anak Palestina.

Siasat Gaza Baru Tanpa UNRWA oleh AS

Di tengah perjuangan finansial, tekanan politik justru datang dari Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin AS. Pada Rabu (1/7/2026), dewan bentukan Presiden Donald Trump ini menyatakan bahwa UNRWA tidak lagi memiliki tempat di wilayah Gaza yang baru.

Melalui akun resmi X, Dewan Perdamaian menegaskan bahwa mereka membuka lembaran baru demi meninggalkan pola ketergantungan kompleks terhadap bantuan dan konflik. "Rakyat Gaza pantas mendapatkan yang lebih baik," klaim dewan tersebut.

Dewan Perdamaian didirikan pada Januari 2026 atas perintah Trump sebagai bagian dari fase kedua rencana 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza. Langkah tersebut menyusul diadopsinya Resolusi 2803 oleh Dewan Keamanan PBB pada November 2025 yang mengimplementasikan rencana perdamaian usulan AS.

Utusan khusus Presiden AS, Steve Witkoff, menyatakan bahwa fase kedua ini menetapkan penarikan Israel dari lebih banyak wilayah Gaza, diikuti pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional serta pembentukan struktur pemerintahan baru di bawah Dewan Perdamaian yang dipimpin AS. Namun, inisiatif sepihak ini mendapat kritik tajam secara internasional. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, pada Mei lalu menyatakan bahwa tindakan Israel di Jalur Gaza sama sekali tidak konsisten dengan inisiatif perdamaian internasional, termasuk skema Dewan Perdamaian tersebut.

Palestina dan OKI Galang Perlawanan Diplomatik

Rencana penyingkiran UNRWA memicu reaksi keras dari Pemerintah Palestina. Kementerian Luar Negeri Palestina pada Rabu (1/7/2026) secara resmi menolak segala upaya melemahkan mandat UNRWA di tanah penjajahan. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan tidak akan pernah bisa menggantikan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina, termasuk hak pengungsi untuk kembali berdasarkan Resolusi 194 Majelis Umum PBB.

Pemerintah Palestina juga menolak keras terminologi asing yang berupaya memecah belah geografi dan identitas nasional mereka. Mereka menegaskan kembali bahwa Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan wilayah diaspora adalah satu kesatuan bangsa yang integral dari Negara Palestina.

Dukungan serupa mengalir dari Jeddah, Arab Saudi. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada Kamis (2/7/2026) menegaskan kembali posisi politik, hukum, dan kemanusiaan UNRWA yang tidak tergantikan dalam melindungi para pengungsi. OKI menyerukan penghormatan penuh terhadap mandat PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 302 Tahun 1949, dan menolak segala bentuk upaya untuk mengurangi, mengganti, atau mengeliminasi peran vital lembaga bantuan ini.

"Kami mendesak semua negara anggota OKI, mitra internasional, serta negara donor untuk terus memberikan dukungan finansial, politik, hukum, dan media kepada UNRWA," demikian bunyi pernyataan resmi Sekretariat Jenderal OKI. Langkah penyelamatan ini dinilai mendesak mengingat besarnya dampak perang genosida yang dilancarkan Israel dengan dukungan AS sejak Oktober 2023. Agresi tersebut tercatat telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000 jiwa, yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak.