Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Belarus, Aleksandr Lukashenko, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026. Kunjungan ini menandai langkah baru dalam hubungan bilateral kedua negara yang telah menjalin kerja sama di berbagai sektor.
Persiapan kunjungan telah dimatangkan melalui pertemuan antara Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Belarus Maxim Ryzhenko di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Kedua menteri membahas agenda kunjungan serta sejumlah kerja sama yang akan menjadi deliverables.
"Kedua pihak menyampaikan apresiasi atas koordinasi erat antara kementerian dan lembaga kedua negara dalam mempersiapkan kunjungan tersebut," demikian pernyataan resmi Kemlu.
Dalam pertemuan itu, kedua menlu juga membahas penguatan hubungan bilateral di bidang ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Indonesia menyambut baik rencana peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 yang diharapkan menjadi kerangka kerja sama konkret dan saling menguntungkan.
"Indonesia menyambut baik rencana peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 pada kunjungan ini yang diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk mendorong kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan di antara kedua negara," tulis pernyataan tersebut.
Selain itu, kedua menteri bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama. Mereka meyakini kunjungan kenegaraan ini akan mempererat hubungan Indonesia-Belarus dan menghasilkan kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat kedua negara.
"Belarus adalah mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia dan salah satu anggota kunci dari Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU). Indonesia dan EAEU telah menandatangani persetujuan perdagangan bebas (Indonesia – EAEU Free Trade Agreement) pada bulan Desember 2025," tutur keterangan Kemlu.
Artikel Terkait
Kaidah Fikih Kebijakan Publik Sering Disalahartikan, Ustaz Abduh Negara Beri Klarifikasi
Pemkot Bekasi Tolak Fasilitasi Sumpah Pocong, Pilih Mekanisme Internal
KPK Tangkap 10 Orang dalam OTT Jual Beli Jabatan di Kuansing
MUI Minta Pemerintah Tak Tiru Negara Barat yang Legalkan LGBT