Polemik ARTJOG 2026: Dari Seismograf Kekuasaan hingga Kompas Kemandirian Seniman

Polemik seputar ARTJOG 2026, yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai gempa dalam dunia seni rupa Indonesia, terus bergulir. Dalam esai berjudul "Seismograf Ingatan" yang ditulis oleh Bambang, seorang pelukis dan kurator, ia menggunakan metafora seismograf untuk merekam getaran kekuasaan yang merasuk ke dalam panggung seni. Namun, respons terhadap esai itu datang dari Arik S Wartono, pendiri Sanggar DAUN di Gresik, yang mengapresiasi ketajaman analisis Bambang tetapi juga menyoroti sejumlah titik lemah dalam argumennya.

Menurut Arik, ada tiga hal yang dicatat seismograf Bambang dengan tepat. Pertama, penggambaran ARTJOG sebagai seismograf kekuasaan yang menangkap operasi simbolik negara dan korporasi secara halus. Kedua, pemanggilan pemikiran David Graeber yang menuntut kebebasan kreatif untuk menolak kemapanan sistemik. Ketiga, seruan tentang kemandirian yang tidak musiman, yang disebut Arik sebagai inti sufistik persoalan. "Di titik ini saya berdiri di samping Mas Bambang," tulis Arik dalam esai balasannya.

Namun, Arik juga menemukan tiga titik di mana jarum seismograf Bambang bergetar ragu. Pertama, cara Bambang menyebut kematian ekosistem seniman sebagai sesuatu yang wajar, padahal menurut Arik, ekosistem itu "dibunuh" oleh logika patronase dan sponsor yang masuk perlahan sejak satu dekade lalu. "Menyatakan wafat tanpa menyebut pembunuhnya adalah eufemisme," tegas Arik. Kedua, cara Bambang membawa pembaca ke masa lalu dengan contoh-contoh seperti Jasper Johns dan McCarthyism. Menurut Arik, ketika rumah terbakar, yang dibutuhkan bukan kuliah sejarah, melainkan selang air. Ketiga, penutup esai Bambang yang berupa pertanyaan retoris tentang "Lebaran Perlawanan" dinilai Arik sebagai cara aman untuk tidak mengambil posisi. "Kalau seismograf hanya bergetar lalu bertanya ada gempa nggak ya, maka ia tidak berguna," tulisnya.

Empat Langkah Konkret

Sebagai alternatif, Arik menawarkan empat langkah logis yang bisa diterima akal sehat. Langkah pertama adalah audit publik, di mana ARTJOG harus membuka buku laporan keuangan secara konkret, bukan sekadar transparansi kuratorial yang abstrak. Kedua, pembentukan dewan etik independen yang terdiri dari seniman, kurator, dan masyarakat sipil, yang memiliki hak veto atas sponsor dengan jejak buruk lingkungan dan HAM. Ketiga, dana tandingan dari komunitas seniman di berbagai kota, misalnya dengan iuran Rp10.000 hingga Rp20.000 per orang untuk mencapai target Rp200 juta, guna menyelenggarakan pameran mandiri. Keempat, "sumpah seniman" berupa kontrak etika yang memungkinkan seniman menarik karyanya jika institusi terbukti mencuci citra.

"Saya tidak ingin Lebaran Perlawanan menjadi jargon di atas kertas. Saya ingin ia menjadi semangat gotong-royong, menjadi dana bersama, menjadi dewan, menjadi sumpah," pungkas Arik. "Karena seni itu panjang. Tapi waktu untuk jujur tidak sepanjang itu."