Pemerintah Terima Hibah Lahan 30 Hektare di Meikarta untuk Bangun Rusun Subsidi

Pemerintah resmi menerima hibah lahan seluas 30 hektare di kawasan Meikarta dari PT Lippo Cikarang Tbk untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah. Penandatanganan komitmen hibah digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan lahan tersebut akan digunakan untuk membangun hunian vertikal atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menyebut hibah ini sebagai bentuk nyata dukungan dunia usaha terhadap program pemerintah dan semangat gotong royong mewujudkan keadilan sosial.

"PT Lippo Cikarang sebagai bagian dari dunia usaha memberikan kontribusi nyata dan contoh nyata untuk gotong royong dalam rangka keadilan sosial yang sering disampaikan Presiden Prabowo yaitu Sila ke-5. Bagaimana itu bisa dijalankan dengan baik dan dengan tata kelola yang benar," kata Ara, sapaan akrabnya.

Ia memastikan proses hibah lahan dilakukan dengan tata kelola yang baik dan diawasi Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta telah dikonsultasikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Ara, KPK telah menyatakan lahan tersebut berstatus clear and clean.

"Saya 4 bulan lalu datang ke KPK dan sudah dinyatakan oleh KPK tanahnya adalah clear and clean dalam proses itu. Jadi kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Hibah ini dinilai menjadi terobosan penting untuk mempercepat pembangunan rumah susun bersubsidi. Pasalnya, berdasarkan data pemerintah, pembiayaan rumah susun subsidi dalam lima tahun terakhir baru mencapai sekitar 140 unit.

Di atas lahan seluas 30 hektare itu, pemerintah menyiapkan hunian dengan berbagai tipe, mulai dari satu kamar, dua kamar, hingga tiga kamar. Ada pula unit berukuran 45 meter persegi yang diprioritaskan bagi keluarga.

"Kita berharap tahun ini kita bisa melakukan akad. Akad itu artinya kita berusaha bagaimana para konsumen sudah bisa memesan," ucap Ara.

Ia menambahkan, pembangunan hunian vertikal menjadi solusi mengatasi backlog kepemilikan rumah yang masih tinggi. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional mencapai 9,64 juta unit.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," kata dia.