Jokowi Injak Kepala Kerbau di Lampung, Apa Artinya? Ini Penjelasan dan Pro-Kontranya

Sebuah foto Joko Widodo menginjak kepala kerbau dalam prosesi adat Lampung menyebar luas akhir pekan lalu. Di balik satu bingkai itu, tersembunyi pertanyaan yang sampai kini belum dijawab oleh pihak yang paling tahu: penyelenggara dan Jokowi sendiri.

Gambarnya sederhana. Seorang lelaki berbusana adat kuning duduk di kursi kehormatan, dikelilingi tokoh-tokoh berpakaian tradisional. Kaki kanannya menapak di atas sebuah kepala kerbau yang dialasi kain, di atas hamparan karpet merah. Lelaki itu adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo.

Foto dan video momen tersebut mulai beredar di media sosial pada Sabtu, 27 Juni 2026, dan dalam hitungan jam berubah menjadi perbincangan nasional. Namun yang membuat satu bingkai itu bertahan di lini masa bukanlah keindahan upacaranya, melainkan sebuah ruang kosong: hingga rangkaian acara usai, tak ada satu pun keterangan resmi yang menjelaskan apa makna seorang mantan presiden menginjak kepala hewan di hadapan publik.

Dari ruang kosong itulah tafsir tumbuh liar dan dari sanalah liputan ini berangkat.

Apa yang sebenarnya terjadi di Kedaton Keagungan

Mari mulai dari yang dapat diverifikasi.

Prosesi berlangsung di Rumah Adat Kedaton Keagungan, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, pada Sabtu pagi. Jokowi tiba sekitar pukul 08.10 WIB dan disambut tradisi Nemui Nyimah, penghormatan bagi tamu kehormatan, lengkap dengan payung-payung adat berwarna kuning, merah, dan putih.

Hari itu Jokowi dianugerahi gelar adat kehormatan "Baginda Pemuka Bangsa" oleh perwakilan lima kerajaan adat Lampung. Rangkaiannya panjang dan berlapis: musyawarah keluarga (Nuwang), pengambilan air suci (Nguruk Di Way), pembacaan silsilah atau titah adat, hingga ritual sakral menaiki singgasana yang dikenal sebagai Cakak Pepadun. Prosesi ini melibatkan tiga persaudaraan Penyeimbang: Buwai Pemuka Way Kan, Buwai Subbing Terbanggi Balak, dan Buwai Bulan Megow Pak Tulang Bawang.

Adegan yang kemudian viral terjadi pada satu titik dalam rangkaian itu. Menurut pemberitaan CNN Indonesia, Jokowi dipersilakan duduk di Kursi Adat Onaca Haji berdampingan dengan para tokoh adat dan pada saat itulah ia menginjak kepala kerbau yang, disebutkan, telah disediakan oleh penyelenggara adat. Artinya, secara faktual, kepala kerbau itu adalah bagian dari perlengkapan ritual yang disiapkan tuan rumah, bukan sesuatu yang dibawa atau diminta oleh tamu.

Jokowi sendiri, dalam sambutannya, menyatakan rasa terima kasih dan mengajak masyarakat menjaga kebudayaan daerah. Ia tidak menyinggung makna spesifik dari adegan menginjak kepala kerbau. Pihak penyelenggara pun, hingga acara selesai, tidak mengeluarkan keterangan resmi mengenai filosofi bagian prosesi yang justru paling disorot itu.

Inilah celah pertama yang patut dicatat: penjelasan paling berwenang dari mereka yang merancang dan menjalankan ritual tidak pernah disampaikan ke publik. Yang mengisi kekosongan itu kemudian adalah para penafsir dari luar.

Versi budaya: simbol membuang sifat buruk

Suara pertama yang mencoba meluruskan datang dari pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.

Ia meminta foto itu dibaca dari kacamata budaya Lampung, bukan politik praktis. Dalam tradisi setempat, jelasnya, kerbau menempati kedudukan sakral. Kepala dan tanduknya melambangkan kemakmuran, kekuatan, status sosial yang tinggi, serta penghormatan kepada leluhur simbol yang lazim dilibatkan dalam penganugerahan kehormatan bagi tokoh nasional untuk menegaskan legitimasi kedudukan.

Adapun tindakan menginjak kepala kerbau, menurut Jamiluddin, secara khusus bermakna sebagai simbol membuang sifat-sifat buruk, lambang kerendahan hati, sekaligus penegasan kesiapan seorang pemimpin baru untuk mengayomi masyarakat di bawah naungan adat. Ia menutup dengan bantahan tegas: prosesi itu tidak ada kaitannya dengan perseteruan Jokowi dan PDI Perjuangan.

Versi ini menempatkan adegan kontroversial sebagai bagian sah dari pakem ritual bukan ekspresi pribadi Jokowi, melainkan tahapan baku yang dijalani siapa pun penerima gelar. Persoalannya, penjelasan ini datang dari seorang akademisi yang dimintai konfirmasi media, bukan dari lembaga adat penyelenggara. Otoritas kulturalnya, dengan kata lain, masih menunggu peneguhan dari sumber yang sebenarnya.

Versi politik: kesombongan dan ambisi kekuasaan

Di kutub berlawanan, pembacaan politik datang paling keras dari PDI Perjuangan.

Ketua DPP PDI-P Guntur Romli menilai tindakan meletakkan kaki di atas kepala kerbau sebagai bentuk kesombongan dan sikap yang kurang menghormati nilai tradisi. Ia membandingkannya dengan budaya daerah lain di Toraja, misalnya, kepala atau tengkorak kerbau yang menjadi bagian upacara justru diabadikan sebagai kehormatan, bukan diinjak. Soal apakah tindakan itu disengaja untuk menyindir partainya, Guntur menyerahkan penilaian kepada rakyat.

Menariknya, Guntur sendiri yang menutup pintu atas spekulasi paling ramai di media sosial: bahwa kepala kerbau itu sindiran terhadap logo PDI-P. Ia menegaskan lambang partainya adalah Banteng Moncong Putih bukan kerbau, bukan sapi dan banteng merupakan satwa dilindungi yang tak mungkin dijadikan kurban.

Namun Guntur memperluas kritik ke wilayah yang lebih dalam. Menurutnya, adegan itu memperkuat tesis disertasi Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, yang menggambarkan Jokowi membangun identitas kepemimpinan sebagai perpaduan "the triangle of authoritarian populism" memadukan feodalisme dengan memposisikan diri layaknya raja, populisme melalui pembagian bantuan, dan watak machiavelian yang menempatkan kekuasaan di atas segalanya.

Suara senada datang dari Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, yang mempersoalkan kepantasan seorang mantan presiden simbol pemersatu bangsa datang ke daerah untuk dinobatkan sebagai raja atau kepala adat dari sekelompok masyarakat.

Pertanyaan yang luput: soal manajemen, bukan sekadar makna

Di tengah tarik-menarik antara tafsir budaya dan tafsir politik, ada sudut ketiga yang kerap terlewat namun justru paling tajam secara investigatif.

Pakar komunikasi politik Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, mengarahkan sorotan bukan pada makna ritual, melainkan pada manajemen acara. Ia mempertanyakan kecerobohan tim kesekretariatan Jokowi. Menurutnya, tim semestinya sudah mempelajari susunan acara secara rinci jauh sebelum gelar diberikan, dan menyadari bahwa prosesi sarat simbol seperti menginjak kepala kerbau berpotensi menjadi "bola liar" di ruang publik.

Lebih jauh, Ari menilai Jokowi sebenarnya bisa menolak bagian prosesi itu dan meminta panitia memilih rangkaian adat yang lain. Ketika sebuah adegan berisiko tetap dibiarkan terjadi, ia mengisyaratkan adanya kemungkinan motif lain di baliknya.

Pertanyaan Ari memindahkan beban dari "apa arti ritual ini" menjadi "mengapa adegan berisiko ini dibiarkan terekam dan tersebar". Dan pertanyaan itu, sekali lagi, hanya bisa dijawab oleh dua pihak yang justru memilih diam: penyelenggara adat dan kubu Jokowi.

Konteks yang tak boleh dilepaskan: ini bagian dari safari politik

Satu foto tak pernah berdiri sendiri. Adegan kepala kerbau terjadi di tengah agenda yang sangat politis.

Kunjungan ke Lampung adalah etape pertama safari politik keliling Indonesia yang dimulai Jokowi pada 26–28 Juni 2026. Selama tiga hari, ia menyambangi lima kabupaten/kota Mesuji, Tulang Bawang, Pesawaran, Lampung Timur, dan Bandar Lampung dengan rangkaian yang memadukan budaya dan konsolidasi partai. Jokowi tiba mengenakan kemeja dan topi berlogo Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan tampil sebagai motivator untuk membesarkan partai yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.

Penganugerahan gelar adat di Kedaton Keagungan adalah agenda utama hari kedua. Sebelum dan sesudahnya, jadwal Jokowi padat oleh agenda PSI: Rapat Koordinasi Daerah di Mesuji, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung, hingga ramah tamah bersama pengurus PSI se-Lampung. Sejumlah pengamat membaca seluruh rangkaian ini sebagai upaya mendongkrak elektabilitas PSI menuju Pemilu 2029.

Konteks inilah yang membuat adegan kepala kerbau sulit dilepaskan sepenuhnya dari dimensi politik, sebagaimana diakui sendiri oleh para penafsirnya. Ketika sebuah ritual budaya disisipkan ke dalam tur politik tiga hari, garis antara "adat murni" dan "panggung politik" menjadi kabur dan publik berhak bertanya di sisi mana adegan itu berdiri.

Catatan lain yang melengkapi gambaran: prosesi pemberian gelar digelar terbatas dan tertutup bagi masyarakat umum. Di luar, puluhan hingga ribuan warga menyambut hangat. Namun safari ini juga diwarnai penolakan ratusan massa, didominasi ibu-ibu, sempat menggelar aksi di kawasan Bundaran Adipura dengan tuntutan yang mengarah pada polemik lama seputar keabsahan ijazah Jokowi. Lampung, hari itu, bukan panggung tunggal.

Yang sudah pasti, yang masih menggantung

Setelah seluruh suara dikumpulkan, ada baiknya kita pisahkan dengan jernih mana fakta dan mana tafsir.

Yang sudah pasti: foto dan video itu autentik, diambil dari prosesi gelar adat Lampung pada 27 Juni 2026, bukan rekayasa. Kepala kerbau adalah perlengkapan ritual yang disediakan penyelenggara. Adegan menginjaknya merupakan satu tahapan dalam rangkaian Cakak Pepadun. Acara berlangsung di tengah safari politik Jokowi bersama PSI.

Yang masih menggantung dan inilah inti persoalannya adalah maknanya. Apakah ia murni ritual pembersihan diri sebagaimana dijelaskan pengamat budaya, ataukah ia memuat pesan simbolis di tengah panasnya hubungan Jokowi dengan PDI-P? Tak ada konfirmasi resmi dari Jokowi maupun lembaga adat penyelenggara yang dapat menutup perdebatan itu.

Dalam jurnalisme, ruang kosong semacam ini bukan untuk diisi dengan dugaan, melainkan untuk terus ditanyakan. Selama penyelenggara adat dan kubu Jokowi belum bersuara, setiap tafsir dari yang paling kultural hingga yang paling politis tetaplah tafsir. Dan satu kaki di atas kepala kerbau itu akan terus berdiri di persimpangan antara makna yang dimaksudkan dan makna yang ditangkap publik.