Mendagri Apresiasi Dukungan Komisi II DPR dalam Pengelolaan Perbatasan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi dukungan Komisi II DPR RI dalam memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan. Menurutnya, dukungan itu krusial mengingat kompleksitas persoalan di kawasan tersebut.

"Nah dari Komisi II saya menyampaikan apresiasi yang tinggi. Kenapa? Karena mereka membentuk tim, tim khusus namanya Panja, Panitia Kerja," ujar Tito usai rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Tim Panja Komisi II telah meninjau sejumlah titik perbatasan Indonesia. Hasilnya, ditemukan berbagai tantangan yang membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan.

Tito menegaskan pentingnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai koordinator penyelesaian persoalan di perbatasan, mulai dari sengketa batas negara hingga percepatan pembangunan. Pembangunan yang merata, kata dia, akan meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat nasionalisme.

"Kalau negara di perbatasan makmur, masyarakatnya sejahtera, nasionalisme tinggi, ya kan susah diinfiltrasi oleh negara lain," ujarnya.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini, serta perbatasan laut dengan 10 negara. Kompleksitas ini mendorong Komisi II DPR mengusulkan agar BNPP memiliki kewenangan yang lebih imperatif. Fungsi koordinasi BNPP selama ini kerap menghadapi tantangan karena masing-masing kementerian/lembaga memiliki fokus dan kewenangan sendiri.

"Karena lembaga koordinatif itu enggak gampang, kita harus mengkoordinasikan yang setara Kementerian/Lembaga yang setara, juga pemerintah daerah," sambung Tito.

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Tito menekankan kolaborasi antarkementerian/lembaga sebagai kunci percepatan pembangunan perbatasan. Ia menyambut baik rencana Komisi II membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melibatkan berbagai komisi di DPR untuk mengoptimalkan peran kementerian/lembaga.

"Pansus khusus daerah perbatasan karena melibatkan K/L, kementerian/lembaga yang ada di komisi-komisi lain. Sehingga otomatis menyelesaikan masalah-masalah yang tadi, masalah-masalah jalan, logistik, perbatasan, sengketa misalnya ya antardaerah, pembangunan pasar, pembangunan macam-macam lah, sekolah, pendidikan ya, itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok rame-rame oleh semua kementerian/lembaga ketika pansus yang mengumpulkan," tandasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran, Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA, serta pihak terkait lainnya.