Iran Tegaskan Hanya Teheran yang Berhak Kendalikan Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa negaranya adalah satu-satunya pihak yang berwenang mengendalikan Selat Hormuz. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait upaya pembukaan jalur alternatif di selat strategis tersebut.

"Upaya apa pun untuk menciptakan pengaturan baru atau terpisah dengan apa yang sedang dilakukan oleh Republik Islam Iran, hanya akan menyebabkan situasi yang lebih rumit dan penundaan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz, dan akan meningkatkan ketegangan," kata Araghchi dalam kunjungannya ke Irak.

Ia mendesak semua pihak untuk mematuhi nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati. "Saya mendesak semua pihak untuk mematuhi MoU dan tidak membiarkan kesepakatan ini menyimpang dari jalurnya," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Eskalasi di Selat Hormuz dimulai pekan lalu setelah AS berupaya menciptakan rute alternatif di jalur maritim tersebut. Washington dan Irab memiliki interpretasi berbeda tentang MoU perdamaian yang mereka sepakati. MoU tersebut mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, namun Iran merasa pembukaan kembali jalur itu hanya bisa dilakukan oleh Teheran.

Ketegangan memuncak pada Jumat ketika sebuah kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz melalui rute alternatif terkena serangan drone. AS membalas dengan membombardir sejumlah wilayah Iran, meskipun Teheran tidak pernah mengklaim serangan drone tersebut. Aksi saling serang berlangsung selama akhir pekan.

Pada Senin, AS mengklaim bahwa kedua belah pihak akan menghentikan eskalasi dan menggelar pertemuan mengenai Selat Hormuz di Qatar pada Selasa besok. Namun, Araghchi menegaskan bahwa kendali selat tetap berada di tangan Iran. "Selat Hormuz tetap berada di bawah pengawasan dan pengelolaan penuh Iran selama 30 hari ke depan," katanya saat berkunjung ke Bagdad.

"Tanggung jawab ini berada di pundak Republik Islam Iran. Tidak ada pihak atau negara lain. Hal ini sepenuhnya jelas dalam nota kesepahaman, dan intervensi atau tindakan sepihak apa pun akan mencegah pembukaan kembali selat tersebut," tegasnya.