Menlu Iran Tuding AS Sumber Kegagalan Perundingan Damai

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menuding Amerika Serikat sebagai sumber utama kegagalan dalam perundingan damai yang dimediasi Pakistan, dengan menyebut Washington kerap mengajukan tuntutan yang berlebihan dan tidak konsisten. Tuduhan itu disampaikan Araghchi dalam percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, pada Jumat (22/5) waktu setempat.

Dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen pada jalur diplomatik meskipun memiliki catatan panjang kekecewaan terhadap sikap Amerika Serikat. Ia menyebutkan sejumlah contoh nyata dari apa yang ia gambarkan sebagai “sejarah kegagalan” AS, termasuk pengkhianatan diplomasi berulang kali dan agresi militer terhadap Iran.

“AS juga kerap menunjukkan posisi yang kontradiktif serta mengajukan tuntutan berlebihan yang berulang,” ujar Araghchi dalam pernyataan yang dikutip oleh media setempat.

Di sisi lain, Araghchi mengingatkan bahwa AS bersama sekutunya, Israel, pernah melancarkan serangan terhadap Iran pada Juni 2025 dan kembali melakukannya pada 28 Februari lalu. Kedua serangan itu, menurut dia, terjadi tepat ketika Washington sedang terlibat dalam proses diplomatik dengan Teheran. Situasi tersebut memperkuat keyakinan Iran bahwa Amerika Serikat tidak dapat dipercaya sepenuhnya dalam perundingan.

Ia juga menyoroti bahwa negosiasi antara Iran dan AS kerap diwarnai oleh perubahan sikap Washington yang tiba-tiba. Dalam beberapa kesempatan, AS menghadapi Iran dengan tuntutan maksimalis, seperti penghentian total program nuklir dan peninjauan kembali program rudal balistik. Sikap semacam itu, menurut Araghchi, hanya menghambat tercapainya kesepakatan yang adil dan realistis.

Meskipun demikian, Araghchi menegaskan bahwa Iran telah kembali memasuki proses diplomatik dengan serius dan pendekatan yang bertanggung jawab. “Kami melakukan segala upaya untuk mencapai hasil yang wajar dan adil,” katanya.

Sementara itu, Antonio Guterres dalam tanggapannya menegaskan penolakan PBB terhadap penggunaan kekerasan yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara. Sekjen PBB itu juga menekankan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB serta mengutamakan jalur diplomatik demi membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan.