Ratusan Kepala Daerah se-Sumsel Bahas Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan

- Selasa, 19 Mei 2026 | 12:35 WIB
Ratusan Kepala Daerah se-Sumsel Bahas Obligasi Daerah sebagai Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Ratusan kepala daerah dan pejabat pemerintahan dari seluruh Sumatera Selatan memadati ballroom sebuah hotel di Palembang, Selasa pagi, untuk mengikuti forum yang membahas peluang penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Sarasehan Nasional bertajuk “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik” resmi digelar mulai pukul 10.00 WIB di Aston Palembang Hotel & Conference Centre. Acara yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI ini menghadirkan pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, regulator, akademisi, hingga sektor keuangan.

Forum ini digelar di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada dana transfer pusat, seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks itulah, obligasi daerah dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik.

Sekretaris Daerah Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (DPD AMPI) Provinsi Sumatera Selatan, Kemas Umar Jayanegara, menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini sejak tahap persiapan.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada detik.com yang telah mempersiapkan acara ini dari semalam. Kemudian, terkhusus kepada lembaga MPR RI, Bapak Melkias Markus Mekeng, yang telah men-support penuh acara ini. Semoga kegiatan sarasehan hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, khususnya dalam membangun kabupaten, kota, dan Provinsi Sumatera Selatan lebih baik ke depan,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Selasa.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar 200 peserta hadir memenuhi ruang acara. Mereka terdiri dari wali kota, bupati, hingga sekretaris daerah dari seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Para peserta tampak antusias mengikuti jalannya forum yang berlangsung interaktif.

Selain menjadi instrumen pembiayaan pembangunan, obligasi daerah dipandang berpotensi menjadi sarana investasi publik yang melibatkan masyarakat dan lembaga keuangan. Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai peluang, tantangan, serta langkah strategis implementasi obligasi daerah di Indonesia.

Adapun tujuan lain dari sarasehan ini adalah meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat mengenai konsep serta mekanisme obligasi daerah. Forum ini sekaligus mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.

Editor: Dewi Ramadhani

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar