MPR Gelar Sarasehan Nasional Obligasi Daerah untuk Dorong Kemandirian Fiskal dan Investasi Publik

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi membuka Sarasehan Nasional yang mengangkat tema obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan dan instrumen investasi publik. Acara yang berlangsung di Aston Palembang Hotel & Conference Centre ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, regulator, akademisi, hingga sektor keuangan untuk membahas peluang penerbitan surat utang oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah tokoh kunci telah hadir sejak awal acara. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Didik Susetyo terlihat berada di tengah-tengah peserta. Sementara itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni, Kepala Departemen Penilaian Emiten Perusahaan Publik dan Perizinan Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Keuangan & Treasury Bank NTT Heru Helbianto juga sudah bergabung bersama beberapa kepala daerah dari Sumatera Selatan.

Sarasehan ini digelar di tengah kondisi fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga saat ini sangat bergantung pada dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Di sisi lain, tuntutan terhadap kemandirian fiskal daerah semakin mengemuka, terutama dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Obligasi daerah kemudian dinilai sebagai solusi strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam investasi publik. Instrumen ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga berpotensi menjadi wahana investasi yang melibatkan masyarakat dan lembaga keuangan dalam proses pembangunan daerah.

Forum diskusi ini dirancang untuk memperdalam pemahaman mengenai peluang, tantangan, serta langkah implementasi obligasi daerah di Indonesia. Pemerintah daerah, legislatif, akademisi, dan masyarakat diharapkan dapat memahami konsep serta mekanisme penerbitan obligasi daerah melalui kegiatan ini. Lebih jauh, acara ini juga menjadi langkah untuk mendorong partisipasi investor dalam investasi publik daerah melalui instrumen pasar modal.

Keynote speech dalam kegiatan ini disampaikan oleh Anggota BPK RI Bobby Adhityo Rizaldi. Adapun narasumber yang hadir meliputi Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fathoni, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sriwijaya Prof. Didik Susetyo, Kepala Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, dan Perizinan Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon OJK I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Keuangan dan Treasury Bank NTT Heru Helbianto. Acara yang dimoderatori oleh Aline Wiratmaja ini dapat disaksikan melalui siaran langsung hingga pukul 13.00 WIB.