Mendengar pernyataan Luhut yang sebut OTT adalah tindakan kampungan, para hadirin malah menyambut riuh dengan tepuk tangan mereka seolah setuju dengan Menko Marves. Merespons hal tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pomolango menyampaikan bahwa digitalisasi yang dimaksud Luhut saat ini tidak lantas kemudian menghapus praktik korupsi.
Nawawi justru mempertanyakan keefektifan sistem digitalisasi pemerintah dalam penertiban tindak korupsi.
Pasalnya, angka korupsi di Indonesia masih tinggi termasuk di sektor-sektor yang sudah mengalami digitalisasi modern. "Nyatanya bahwa digitalisasi belum bisa memberikan jawaban semua.
Bahwa negara ini masih ramai soal korupsi, walaupun digitalisasi sudah sedemikian baik," kata Nawawi di Kompleks DPR, Selasa (11/6) Nawawi mengatakan, pemerintah belum memiliki sistem digital yang benar-benar ampuh untuk membendung korupsi di Tanah Air
Sumber: tvOne
Artikel Terkait
Senggolan di Pesing Berujung Keroyokan, Tiga Pak Ogah Ditangkap
Indonesia dan Italia Perkuat Kemitraan, Dagang Bilateral Tembus Rp 60 Triliun
Nvidia Pilih Malaysia, BKPM Soroti Kekurangan SDM Komputer Indonesia
Skutik Tetap Berjaya, Pasar Motor 2025 Tumbuh Tipis di Tengah Tekanan Daya Beli