Pakar Nilai Kebijakan WFH Belum Signifikan Hemat Energi, Hanya Solusi Jangka Pendek

Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) yang diterapkan setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sebagian pekerja swasta belum memberikan dampak signifikan terhadap penghematan energi. Menurutnya, langkah tersebut hanya menjadi solusi jangka pendek yang tidak menyentuh akar persoalan.

“Kalau dilihat dari perjalanannya selama 1,5 bulan ini, memang belum menunjukkan perubahan yang signifikan, meskipun ada pengurangan,” ujar Trubus saat dihubungi, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa kebijakan WFH justru memicu pergeseran beban konsumsi energi. Jika sebelumnya pekerja menghabiskan bahan bakar minyak (BBM) untuk perjalanan ke kantor, kini konsumsi tersebut beralih ke peningkatan pemakaian listrik di rumah. Pasalnya, untuk menunjang aktivitas kerja jarak jauh, pekerja tetap membutuhkan perangkat elektronik dan akses internet yang memadai.

Menurut Trubus, hal ini seharusnya sudah menjadi pertimbangan pemerintah sejak awal sebelum kebijakan diberlakukan. Ia menilai pemerintah belum bersikap tegas dalam penerapan WFH karena masih banyak instansi yang tidak menjalankannya secara konsisten.

“Jadi, program WFH ini hanya sifatnya memberi semacam solusi jangka pendek di tengah pemerintah sedang mencari solusi yang terbaik. Karena pada akhirnya, masyarakat tetap melihat bahwa WFH yang ada sekarang karena hanya berlaku di ASN dan sebagian swasta tidak banyak memengaruhi perilaku atau dampaknya secara langsung,” sambung dia.

Di sisi lain, Trubus menilai pemerintah masih setengah hati dalam menerapkan kebijakan ini karena menghadapi dilema antara penghematan energi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Jika WFH diterapkan secara ketat di seluruh sektor, aktivitas ekonomi berpotensi terganggu. Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5,6 persen di tengah kondisi global yang kurang stabil.

“Jika WFH diterapkan di semua sektor, ini membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia berpotensi semakin melambat dan terus mengalami penurunan,” ujarnya.

Meski demikian, Trubus menilai WFH sebenarnya bisa menjadi solusi jangka panjang untuk penghematan energi jika diterapkan secara serius. Namun, pemerintah perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait besaran energi yang berhasil dihemat dari kebijakan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik agar WFH tidak mengganggu pelayanan masyarakat.

“Sebenarnya di kementerian dan daerah sudah mulai diterapkan secara perlahan yang namanya SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Namun, persoalannya ini belum berjalan optimal. Aplikasi-aplikasi digital yang ada juga masih banyak kelemahannya,” pungkas Trubus.