Puan Desak Pengetatan Imigrasi Usai Penggerebekan Markas Judi Online di Hayam Wuruk Tangkap 320 WNA

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mendesak adanya langkah pengetatan pengawasan imigrasi menyusul pengungkapan markas judi online di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, yang berujung pada penangkapan 320 warga negara asing (WNA). Permintaan itu disampaikan Puan sebagai respons atas temuan aparat kepolisian yang membongkar jaringan operasional judi daring di lokasi tersebut.

“Ya kita harus melakukan antisipasi jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang berkeinginan menjadikan Indonesia sebagai tempat persinggahan atau sebagai tempat utama judi online, tentu saja itu jangan sampai terjadi,” ujar Puan dalam konferensi pers usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, antisipasi tidak hanya perlu dilakukan sesaat, melainkan secara berkala dan berkesinambungan. Ia menekankan bahwa sektor imigrasi harus menjadi garda terdepan dalam mencegah masuknya tenaga kerja asing yang terlibat dalam praktik judi online. “Pengetatan atau antisipasi terkait dengan hal itu harus dilakukan bukan hanya sekarang tapi secara berkala,” tegasnya.

Puan juga menyoroti risiko meluasnya praktik judi online di Indonesia jika keberadaan markas-markas operasional semacam itu tidak segera ditindak secara tuntas. “Hal ini penting karena juga untuk menjaga jangan sampai ini menjadi semakin luas dan melebar,” ucapnya.

Sebagai informasi, Kepolisian Republik Indonesia mengamankan total 321 orang dalam penggerebekan di sebuah gedung di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 320 orang merupakan warga negara asing dan satu orang lainnya adalah warga negara Indonesia.

Sementara itu, dalam pidato yang disampaikan pada rapat paripurna yang sama, Puan turut menyinggung sejumlah isu strategis dan kemanusiaan. Ia menyampaikan duka cita mendalam atas rangkaian peristiwa kecelakaan yang terjadi di dalam negeri, termasuk kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur dan kecelakaan bus di jalur lintas Sumatera. “Semoga korban yang berpulang mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan korban yang luka-luka segera diberi kesembuhan serta keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan,” tuturnya.

Puan juga memberikan penghormatan kepada prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon. DPR, kata dia, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengorbanan para putra terbaik bangsa dalam mengemban tugas mulia sebagai penjaga perdamaian dunia. Ia pun meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan pasukan TNI yang bertugas di daerah misi dan wilayah konflik.

Di sisi lain, Puan mendorong optimalisasi sistem administrasi kependudukan, khususnya integrasi digital e-KTP dalam layanan publik. Ia juga menekankan pentingnya jaminan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana kekerasan seksual, serta meminta evaluasi terhadap penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai dasar penetapan peserta penerima bantuan iuran. “Upaya penguatan nilai tukar rupiah. Kesiapan pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian harga minyak mentah dunia akibat kondisi geopolitik,” imbuhnya menutup rangkaian pernyataan dalam rapat tersebut.