Kemenperkuat Produk Halal di Desa Wisata demi Target Destinasi Ramah Muslim Terbaik Dunia

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kehadiran produk halal di sejumlah destinasi wisata Tanah Air. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan kualitas wisata ramah Muslim sekaligus menargetkan Indonesia menjadi destinasi ramah Muslim terbaik di dunia berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI).

Untuk mewujudkan target tersebut, Kemenpar telah berdiskusi dengan para pelaku usaha di desa wisata. Pembahasan difokuskan pada penyiapan produk-produk halal, termasuk mendorong kepemilikan sertifikasi halal bagi setiap produk yang ditawarkan kepada wisatawan.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenpar Vinsensius Jemandu mengungkapkan, pihaknya sudah berbicara dengan pelaku usaha di desa wisata agar benar-benar menyiapkan produk yang halal, seperti sertifikasi halal.

Pemerintah mengembangkan wisata ramah Muslim dengan menghadirkan produk halal yang berkaitan dengan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Berdasarkan portofolio pariwisata, sekitar 60 persen wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencari pengalaman berbasis budaya. Sementara itu, sekitar 30 persen wisatawan mancanegara mencari pengalaman wisata berbasis alam, dan sisanya tertarik pada produk wisata buatan manusia atau man-made.

Vinsensius menyebut Indonesia memiliki kekuatan dalam menghadirkan wisata MICE Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions yang berkualitas dan ramah Muslim. Pengalaman wisata yang dikembangkan mencakup wisata bahari, diving, surfing, dan berbagai aktivitas wisata lainnya. Pemerintah juga terus memantau ketersediaan produk halal pada sarana dan prasarana yang digunakan di destinasi wisata.

Penguatan produk halal diperluas, terutama di 13 destinasi yang sedang dikembangkan sebagai destinasi ramah Muslim, di antaranya Sumatera Barat, Jakarta, Bandung, dan Banten. Vinsensius mengatakan, ada pula sarana dan prasarana di destinasi yang dalam istilah kepariwisataan disebut extended service.

Untuk produk makanan, minuman, hingga barang yang tersedia di sektor akomodasi dan jasa, Kemenpar terus berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) guna mendukung proses sertifikasi halal.

Vinsensius mengungkapkan, pihaknya sedang membicarakan kerja sama antara Kementerian Pariwisata dengan BPJPH. Baru-baru ini, ada sekitar 1.500 sertifikat halal di Sumatera Utara yang sudah bekerja sama untuk desa wisata maupun sumber daya manusia.

Kemenpar menargetkan Indonesia meraih posisi pertama dalam GMTI sebagai destinasi ramah Muslim terbaik di dunia. Pada 2026, Indonesia menempati peringkat kedua GMTI bersama Turki setelah naik tiga peringkat dibandingkan posisi kelima pada 2025. Indonesia berada tepat di bawah Malaysia serta sejajar dengan Arab Saudi dan Turki dalam pemeringkatan tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata terus memperkuat ekosistem pariwisata ramah Muslim melalui kolaborasi dengan BPJPH. Salah satu implementasi kolaborasi tersebut dilakukan di Desa Wisata Jatimulyo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hingga 29 Mei 2026, kolaborasi Kemenpar dan BPJPH telah menghasilkan 31.548 sertifikat halal bagi pelaku usaha di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, program ini menjadi bagian dari penguatan ekosistem pariwisata ramah Muslim sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi UMKM lokal untuk masuk ke dalam rantai nilai pariwisata.