MPR RI Minta Maaf atas Polemik LCC Empat Pilar di Kalbar, Nonaktifkan Juri dan MC

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyampaikan permohonan maaf resmi kepada publik atas polemik yang muncul dalam pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai langkah tindak lanjut, lembaga tersebut menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara yang bertugas dalam kegiatan itu.

Permohonan maaf disampaikan melalui akun Instagram resmi MPR pada Selasa (12/5/2026). Dalam pernyataannya, MPR mengakui adanya kelalaian yang dilakukan dewan juri sehingga memicu kontroversi di tengah masyarakat. "MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri yang menyebabkan polemik terkait pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI di Provinsi Kalimantan Barat," demikian bunyi keterangan resmi tersebut.

MPR menegaskan bahwa kegiatan lomba yang bersifat edukatif harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, dan rasa keadilan. Prinsip-prinsip itu dinilai menjadi fondasi utama dalam pembinaan generasi muda. "MPR RI memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif," ujar perwakilan MPR.

Sebagai bentuk tanggung jawab, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI memutuskan untuk menonaktifkan dewan juri dan MC. Keputusan ini diambil seiring dengan rencana evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba. "Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini," kata pihak MPR.

Evaluasi menyeluruh akan mencakup aspek teknis pelaksanaan, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan. "MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel," tambah pernyataan tersebut.

Di sisi lain, MPR juga menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan LCC Empat Pilar dan pendidikan kebangsaan. "Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar," ujar MPR.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan pihaknya menghormati perhatian dan masukan publik atas dinamika yang muncul dalam perlombaan tersebut. Sorotan publik mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan perbedaan penilaian juri terhadap jawaban yang sama. Dalam tayangan tersebut, Grup C dari SMAN 1 Pontianak memperoleh nilai minus lima pada pertanyaan terkait proses pemilihan anggota BPK. Sementara itu, jawaban serupa yang disampaikan Grup B dari SMAN 1 Sambas justru dinilai benar dan mendapat skor 10 oleh juri yang sama.

Peserta dari Grup C sempat menyampaikan keberatan karena merasa jawaban mereka identik. Namun, juri beralasan jawaban tersebut dinilai kurang lengkap karena tidak menyebut Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara tegas. Siti menambahkan, panitia pelaksana kini tengah melakukan penelusuran internal atas proses penilaian tersebut dan memastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang.