Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperingatkan seluruh jajarannya untuk mematuhi ketentuan dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Pernyataan ini disampaikan di tengah polemik publik yang mencuat terkait anggaran pengadaan sepatu untuk program Sekolah Rakyat. Sorotan tajam masyarakat mengarah pada dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2026 yang tertera dalam sistem SiRUP, di mana alokasi anggaran mencapai Rp27 miliar dari APBN untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu.
Dari angka tersebut, harga satuan sepatu diperkirakan sekitar Rp700 ribu per pasang. Sebagian kalangan menilai harga itu lebih tinggi dibandingkan harga pasar pada umumnya. Menanggapi hal itu, pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut menegaskan komitmennya untuk tidak mencampuri proses pengadaan yang sedang berjalan.
“Itu yang kami terus sampaikan kepada teman-teman, khususnya yang diberi tugas melakukan pengadaan barang dan jasa. Saya dan Pak Wamen berkomitmen dari awal untuk tidak akan mengintervensi, tidak akan mencampuri, tidak akan titip-titip, tidak akan mengarahkan proses-proses pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial,” ujar Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (5/5/2026).
Ia menambahkan, pihaknya secara konsisten mengingatkan agar setiap pejabat yang bertanggung jawab berpegang pada ketentuan dan etika yang berlaku. “Ini adalah tekad dan komitmen kami berdua. Kami selalu memberikan arahan untuk betul-betul berpegang kepada ketentuan-ketentuan dan etika-etika yang seharusnya dipegang oleh para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa,” katanya.
Gus Ipul juga memastikan bahwa seluruh program, termasuk pengadaan pada tahun sebelumnya, telah melalui proses audit yang ketat. “Proses-proses telah dilaksanakan dan pada tahun 2025 program-program sudah berjalan. Seluruh program itu juga diaudit oleh BPKP dan diaudit oleh BPK,” jelasnya. “Setiap temuan tentu akan segera kami tindaklanjuti sebagai catatan agar tidak terulang pada tahun-tahun berikutnya.”
Sebelumnya, Gus Ipul telah memaparkan rincian pengadaan sepatu Sekolah Rakyat tahun 2025 yang mencakup berbagai jenis sepatu untuk siswa dan guru. Ia menyebutkan adanya selisih antara pagu anggaran dan harga realisasi pada sejumlah item. Salah satu contohnya, sepatu PDL siswa memiliki pagu anggaran Rp700 ribu, namun terealisasi sebesar Rp640 ribu per pasang, sehingga terdapat selisih Rp60 ribu.
Di sisi lain, Gus Ipul menegaskan bahwa sepatu yang sempat viral di media sosial saat dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan bantuan kepada siswa bukan berasal dari pengadaan Kementerian Sosial, melainkan bantuan pribadi dari pemerintah daerah. Ia pun mempersilakan publik untuk mengawasi dan mengaudit proses pengadaan yang tengah berlangsung.
“Selebihnya nanti bisa dicek. Boleh diaudit, boleh dicek apakah ini sudah memenuhi standar atau belum. Nanti kan ada proses,” katanya.
Artikel Terkait
Indonesia Tuan Rumah Kualifikasi U-12 Junior Soccer World Challenge 2026, Jadi Peluang Emas Akademi dan SSB
LPSK Turun Tangan Tangani Kasus Kekerasan di Daycare Little Aresha Yogyakarta, 13 Permohonan Perlindungan Masuk
Roy Suryo Pamerkan Amplop Berisi Uang Pemberian Rismon Sianipar di Acara TV
Topi Merah Terima Somasi Kedua dari Ahli Forensik Rismon soal Klaim Kejanggalan Ijazah Jokowi