Prabowo Instruksikan Setiap Daerah Miliki Minimal Satu Sekolah Rakyat

Presiden Prabowo Subianto ternyata punya keinginan yang cukup spesifik terkait program Sekolah Rakyat. Beliau ingin setiap kabupaten dan kota di Indonesia punya minimal satu sekolah seperti ini. Intinya, Sekolah Rakyat ini adalah program andalan untuk memberikan pendidikan gratis buat anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

Nah, soal ini diungkap sama Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono. Beliau lagi menerima kunjungan dari jajaran Pemkab Banggai, Sulawesi Tengah, di kantornya di Jakarta Pusat, Kamis lalu. Yang datang antara lain Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili dan beberapa pejabat dinas sosial setempat.

Agus Jabo langsung menjelaskan posisi Banggai dengan gamblang.

"Prinsipnya begini, jadi Presiden itu mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu. Saya ingin mengatakan, walaupun sekarang di Banggai sedang berproses, enggak usah khawatir karena itu perintah Presiden begitu lho, tinggal waktunya saja," ujar Agus Jabo.

Dia menambahkan, "Kalau tidak bisa mulai tahun ini ya mudah-mudahan karena sudah diusulkan awal-awal tahun depan sudah bisa dibangun."

Memang, saat ini Pemkab Banggai lagi sibuk mengurus lahannya. Mereka menunggu sertifikasi untuk sebidang tanah di Desa Bumi Beringin, Kecamatan Luwuk Utara. Total lahannya luas, mencapai 85 hektare. Dari situ, sekitar 10 hektare rencananya bakal dipakai buat membangun Sekolah Rakyat.

Di sisi lain, progress pembangunan Sekolah Rakyat secara nasional ternyata sudah jalan. Agus Jabo bilang, saat ini pembangunan gedung permanen sedang masuk tahap kedua, tersebar di 104 titik se-Indonesia. Targetnya, sekolah-sekolah ini bisa beroperasi penuh di tahun ajaran baru 2026 nanti, menggantikan gedung rintisan yang dipakai sejak pertengahan tahun lalu.

Lalu gimana dengan Banggai? Agus Jabo kasih opsi.

Kalau ternyata nggak kebagian di tahap kedua, masih ada kesempatan di tahap ketiga. Syaratnya cuma satu: status lahannya harus sudah benar-benar jelas dan bersertifikat.

"Di Banggai kan tidak ada rintisan, jadi kalau kemudian slot untuk tahap yang ketiga karena Pak Presiden minta selain 104 (titik) ada 100 sekolah lagi (akan dibangun) di tahun ini," jelasnya.

"Kalau kuotanya masih ada, ya nanti (usulan Pemkab Banggai) masuk tahap ketiga dengan catatan harus definitif punya pemkab. Apa buktinya? Harus (punya) sertifikat atas nama pemkab. Jadi untuk Pemkab Banggai silakan kekurangannya dilengkapi," tegas Agus Jabo.

Lebih jauh, Agus Jabo menyebut bahwa instruksi Presiden Prabowo jelas: pemerintah pusat dan daerah harus kompak. Sinergi ini penting buat menjalankan program-program prioritas, yang ujung-ujungnya bertujuan menghapus kemiskinan ekstrem.

"(Target) Yang kedua, angka kemiskinan di Indonesia di tahun 2029 harus di bawah 2 persen, maka program-program pusat, seperti Sekolah Rakyat, terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kampung nelayan, silakan semuanya segera diakses," paparnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Banggai, Furqanuddin Masulili, menyampaikan kabar yang cukup melegakan. Proses sertifikasi pecah lahan itu diperkirakan bakal rampung akhir bulan ini.

Dia juga mengonfirmasi bahwa lahan yang diusulkan itu sudah ditinjau dan dinyatakan layak.

"Kementerian PU juga sudah melakukan peninjauan. Hasilnya, memenuhi syarat," kata Furqanuddin.

Jadi, tinggal menunggu waktu saja. Prosesnya berjalan, tinggal bagaimana eksekusinya nanti.