Dengan skema ini, harapannya jelas: struktur keuangan perusahaan bisa lebih sehat. Kalau pemegang saham dan pemegang MTN ikut serta, rasio utang bakal turun. Alhasil, struktur modal punya peluang membaik.
Namun begitu, manajemen tentu berharap partisipasi aktif dari para pemegang saham lama. Ada konsekuensi kalau mereka memilih tidak ambil bagian.
Singkatnya, kepemilikannya bakal tergerus. Untuk membahas dan menyetujui rencana ini, perusahaan telah menjadwalkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Mei 2026 mendatang.
Soal kepemilikan saham, hingga akhir Februari 2026, Tumiyana masih memegang kendali sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi 66,95 persen. Posisi berikutnya diisi Red Dragon Capital Ltd (6,5 persen) dan Koperasi Konsumen Karyawan Mandiri Widodo Makmur (6,15 persen).
Di sisi lain, kepemilikan publik tercatat sebesar 20,42 persen, atau setara 6,01 miliar saham. Di dalam kelompok ini, terdapat beberapa nama seperti PT Pendanaan Efek Indonesia, pemerintah Norwegia, dan Afandi Tjandra.
Artikel Terkait
Wall Street Catat Laba Kuartal I 2026 yang Kuat, CEO Tetap Waspadai Risiko Global
Indonesia-AS Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan Jadi Major Defense Partnership
BMKG Peringatkan Potensi Banjir Rob di 18 Wilayah Pesisir hingga Akhir April
Trump Klaim Perang dengan Iran Hampir Berakhir Meski Negosiasi Masih Alot