China dan Rusia Veto Resolusi PBB Soal Keamanan Selat Hormuz, Sebut Bias terhadap Iran

Dewan Keamanan PBB baru saja diguncang veto. Dua kekuatan besar, China dan Rusia, dengan tegas menolak resolusi yang diajukan Bahrain soal pengamanan pelayaran di Selat Hormuz. Padahal, dari 15 anggota dewan, sebelas suara mendukung. Dua lainnya memilih abstain.

Jadi, apa masalahnya? Menurut kedua negara, rancangan resolusi itu dianggap berat sebelah. Mereka melihatnya bias terhadap Iran.

Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, bersuara lantang. Ia menilai mengadopsi resolusi semacam ini di saat Amerika Serikat disebut mengancam "kelangsungan hidup sebuah peradaban" adalah langkah yang keliru.

"Resolusi ini bias terhadap Iran, sebab saat mengadopsi draft ini, Amerika Serikat tengah merencanakan penghancuran bagi rakyat sipil Iran," tegas Fu Cong.

Posisi Rusia tak jauh beda. Dubes Vasily Nebenzya menyatakan mereka justru mengajukan resolusi alternatif. Isinya lebih luas, mencakup situasi di Timur Tengah dan keamanan maritim. Intinya, mereka mendesak de-eskalasi dan kembali ke meja diplomasi, bukan langkah-langkah yang berpotensi memanas.

Dari Beijing, pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri China lebih keras lagi. Mereka menegaskan PBB harusnya meredakan ketegangan, bukan malah jadi alat perang.

Juru bicaranya, Mao Ning, dengan jelas menyampaikan, "Dewan Keamanan PBB tidak boleh digunakan untuk mendukung tindakan perang ilegal, apalagi memperparah situasi."

Reaksi dari Iran tentu saja positif. Duta Besar Amir Saeid Iravani memuji langkah Beijing dan Moskow.

"Tindakan mereka hari ini mencegah Dewan Keamanan disalahgunakan untuk melegitimasi agresi," kata Iravani.

Ia juga menyinggung soal kunjungan diplomatik. Utusan pribadi Sekjen PBB, Jean Arnault, dikabarkan sedang dalam perjalanan ke Teheran untuk konsultasi. Rencananya, ia ingin mendorong penghentian perang, meski jadwal pastinya masih tergantung kondisi keamanan di lapangan.

Yang menarik, veto ini diberikan meski Bahrain sudah berusaha melunakkan drafnya. Setelah China menentang pemberian wewenang penggunaan kekuatan, klausul itu dicabut. Referensi soal penegakan yang mengikat juga dihilangkan.

Jadi, teks yang akhirnya dipungut suara hanya mendorong negara-negara untuk berkoordinasi melakukan upaya defensif. Misalnya, dengan pengawalan kapal dagang, untuk menjaga keamanan navigasi di selat yang vital itu. Tapi, bagi China dan Rusia, itu masih belum cukup netral. Mereka tetap menolak.

Suasana di Dewan Keamanan kembali memanas. Dan sekali lagi, jalan diplomasi terasa seperti jalan panjang yang berliku.