Tokoh GP Ansor Kritik Tudingan Kebohongan Swasembada ke Prabowo

Feri Amsari, seorang akademisi hukum tata negara, belakangan ramai diperbincangkan. Sorotan itu muncul setelah ia melontarkan tuduhan soal 'kebohongan swasembada' kepada Presiden Prabowo Subianto.

Tak butuh waktu lama, tanggapan pun berdatangan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum PP GP Ansor, H Muh Mabrur L Banuna.

Menurut Mabrur, narasi yang dibangun Feri itu terasa menyesatkan. "Ini tanpa data, tanpa pijakan," tegasnya. Ia menilai pernyataan Feri minim data dan pemahaman teknis, sehingga publik wajar curiga ada agenda terselubung di baliknya.

Bagi Mabrur, pola semacam ini mirip cara kerja mafia pangan: menciptakan keraguan agar kepercayaan publik terkikis. Apa yang disampaikan Feri, dalam pandangannya, bukanlah kritik yang konstruktif. Itu lebih ke arah insinuasi atau opini yang keluar dari ranah kompetensinya sebagai ahli hukum.

"Beda pendapat dan kritik sah saja," katanya blak-blakan. "Tapi argumen tetap harus dibangun di atas data, fakta, dan kompetensi."

Di sisi lain, Mabrur menyebut data justru berbicara keras. Bukan sekadar klaim, melainkan angka resmi yang menunjukkan produksi beras nasional tahun 2025 menguat, diproyeksikan mencapai sekitar 34,69 juta ton. Bahkan lembaga internasional seperti FAO dan USDA menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan Asia. Dalam kondisi produksi naik, stok melimpah, dan penindakan masif, tudingan bahwa swasembada adalah kekeliruan dinilainya tidaklah tepat.

Ia mengingatkan, narasi yang terus meremehkan capaian pangan bisa berbahaya. Pola itu berpotensi membuka ruang bagi kepentingan lama, ketergantungan impor, dan distorsi pasar yang justru merugikan.

"Pertanian itu bukan cuma soal luas lahan," ujarnya. "Ada air, benih, pupuk, teknologi, manajemen. Ini bukan panggung opini bebas tanpa tanggung jawab."

Mabrur justru mengapresiasi capaian swasembada pangan yang menurutnya buah dari berbagai kebijakan nyata. Mulai dari pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, hingga kemudahan distribusi pupuk bersubsidi dan penyesuaian HPP. "Yang kerja di lapangan paham ini. Yang tidak pernah turun, biasanya paling lantang menyimpulkan. Polanya selalu sama," ucap Mabrur.

Alih-alih mencari-cari kesalahan, ia menilai upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan patut diapresiasi. Capaian hingga hari ini, menurutnya, perlu dikawal bersama.

Ia menutup dengan pesan yang tegas. Politik kebencian, baginya, sudah tak relevan lagi. Perbedaan pilihan politik jangan sampai menutup mata terhadap prestasi, khususnya di isu strategis seperti pangan.

"Sudahlah. Politik kebencian tidak perlu lagi," ujarnya. "Sekarang waktunya bersatu, bekerja untuk rakyat. Kalau ada capaian baik, hargai. Jangan kita disibukkan bangun narasi yang sesat."