Gubernur DKI Akui Harga Plastik Sulit Dikendalikan, Berbeda dengan Komoditas Pokok

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengakui ada satu komoditas yang harganya sulit mereka tahan: plastik. Berbeda dengan bahan pangan lain, kenaikan harga plastik ini disebutnya berada di luar kendali Pemprov DKI.

“Kalau plastik, jujur terus terang, memang pemerintah daerah, tentunya pemerintah DKI Jakarta, sebisa mungkin menahan itu,” ujar Pramono di Jakarta Utara, Selasa (7/4/2026).

Namun begitu, ia menegaskan bahwa untuk barang-barang lain, intervensi tetap bisa dilakukan. Pemprov punya cara untuk menstabilkan harga pasaran.

“Tetapi berbeda dengan kasus yang berkaitan dengan telur, beras, daging, itu adalah hal yang dari waktu ke waktu yang sudah biasa ditangani oleh pemerintah daerah DKI Jakarta,” jelasnya.

Mekanisme pengendalian untuk komoditas pokok seperti beras, cabai, dan daging disebutnya sudah berjalan. Pramono bahkan menyebut kesiapan menggelar pasar murah jika harga dirasa sudah tidak wajar. “Kalau memang nanti kami melihat bahwa harganya sudah di luar kewajaran, kami pasti akan melakukan intervensi,” ungkapnya.

Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Menurutnya, stok pangan di Ibu Kota hingga saat ini masih mencukupi. Kecuali untuk plastik tadi.

“Paling penting kami sampaikan kepada masyarakat, jangan panik untuk berbelanja berlebihan, karena Jakarta stoknya sampai dengan hari ini mencukupi,” kata Pramono.

Alasan plastik jadi perkara khusus? Rupanya, pengadaannya sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Itu sebabnya Pemprov DKI merasa tak punya kendali penuh. “Karena memang plastik di luar kontrol kami,” tuturnya.

Meski ada keterbatasan, Pramono menekankan pentingnya solidaritas. Situasi kenaikan harga ini, mau tak mau, harus dihadapi bersama-sama oleh semua pihak.

“Tetapi sekali lagi dalam kondisi seperti ini ya mau tidak mau, suka tidak suka kita semua harus bersama-sama menghadapi persoalan kenaikan ini,” tambahnya.

(Febrina Ratna Iskana)