DKI Jakarta Siapkan Aturan Ketat Penggunaan Gawai di Sekolah

JAKARTA – Aturan baru pemerintah pusat soal perlindungan anak di ruang digital akhirnya dapat lampu hijau. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025, atau yang dikenal sebagai PP Tunas, resmi berlaku mulai 28 Maret 2026 mendatang. Intinya, aturan ini bakal membatasi akses anak-anak terhadap berbagai platform digital yang dianggap punya risiko tinggi. Nah, Pemprov DKI Jakarta kini mulai bergerak menindaklanjuti.

Menurut Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial, langkah pertama adalah menyesuaikan aturan penggunaan gawai di sekolah-sekolah. Penyesuaian ini merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nomor 9 Tahun 2026 yang juga baru berlaku.

"Disdik akan segera menyesuaikan dan memperkuat panduan tersebut," kata Chico kepada wartawan, Minggu (29/3/2026).

Jadi, apa saja yang akan diperkuat? Rencananya, panduan teknis untuk guru dan kepala sekolah bakal diperjelas. Pengawasan penggunaan gadget oleh siswa selama jam belajar akan jadi lebih ketat. Misalnya, gadget bakal dibatasi kecuali untuk kepentingan belajar yang sudah disetujui. Bahkan, ada wacana untuk mengumpulkan ponsel siswa di tempat khusus yang disiapkan sekolah.

Di sisi lain, bukan cuma larangan. Pemerintah provinsi juga akan mendorong kegiatan offline yang lebih bermakna. Pengawasan dan pendampingan, termasuk sosialisasi risiko dunia digital, akan ditingkatkan. Intinya, ada upaya untuk menyeimbangkan kehidupan anak antara dunia maya dan nyata.

Untuk memastikan semua sekolah jalan beriringan, Disdik DKI sedang menyiapkan aturan turunan berupa surat edaran. Tujuannya jelas: agar kebijakan ini diterapkan secara seragam di semua jenjang pendidikan.

"Disdik akan mengeluarkan panduan lanjutan atau surat edaran penyesuaian dalam waktu dekat," ujar Chico. "Harapannya, implementasi di sekolah lebih terstruktur, selaras dengan regulasi nasional, tapi tetap mendukung proses belajar yang kondusif. Kesehatan mental siswa juga jadi perhatian utama."